Dikeluhkan Banyak Stakeholder Perikanan, Para Pakar Minta Jokowi Ambil Tindakan ini...

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi berpandangan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) seharusnya memprioritaskan kehidupan nelayan dan stakeholder perikanan nasional.

Hal itu berkaitan dengan PP No. 85/2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian disusul keluarnya Kepmen KP No.86/2021 tentang Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan dan Kepmen KP No.87/2021 tentang Produktivitas Kapal Penangkapan Ikan.

Menurut stakeholder perikanan, keluarnya regulasi-regulasi tersebut sangat mencekik di saat sedang berusaha keluar dari himpitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Trenggono dinilai hanya ingin mencapai target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 12 triliun yang menjadi obsesinya.

"Jadi bukan mengeluarkan kebijakan megah, tapi nelayan di bawah menderita. Bisa jadi, alih-alih ingin menggenjot pendapatan negara tapi justru pelaku usaha perikanan gulung tikar dan pengangguran makin bertambah," kata Siswanto kepada wartawan, Rabu (17/11/2021).

Trenggono seharusnya sebelum mengeluarkan kebijakan apapun harus mendengarkan aspirasi dari nelayan.

"Selain by riset, penting bagi menteri untuk mendengar mitra utamanya dalam mengeluarkan kebijakan. Kalau KKP, ya mitra utamanya adalah nelayan,” tambahnya.