Wapres Mundur, Penggugat Ijazah Gibran Dihukum Rp457 Ribu

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menjatuhkan putusan gugur terhadap gugatan yang diajukan Mercy Sihombing terkait surat keterangan penyetaraan ijazah mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam persidangan pada Kamis (12/11/2026).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menetapkan dua poin utama, yakni menyatakan gugatan penggugat gugur serta menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.

Putusan yang membebankan biaya perkara kepada pihak penggugat tersebut sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian proses pemeriksaan gugatan Mercy Sihombing di PTUN Jakarta. Meski demikian, secara hukum acara peradilan tata usaha negara, putusan gugatan gugur beserta penghukuman biaya perkara ini tidak dapat dimaknai sebagai kemenangan pihak tergugat dalam substansi sengketa, maupun sebagai pernyataan pengadilan bahwa dokumen penyetaraan ijazah Gibran sah secara hukum.

Penjatuhan status gugatan gugur berada pada ranah aspek prosedural persidangan, sehingga berbeda dengan putusan yang menolak gugatan setelah majelis hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara.

Ketentuan mengenai hal ini merujuk pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa gugatan dapat dinyatakan gugur apabila penggugat atau kuasanya tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan meski telah dipanggil secara patut. Namun, alasan spesifik majelis hakim menjatuhkan putusan gugur dalam perkara ini tetap harus merujuk pada pertimbangan hukum dalam salinan resmi putusan.

Lebih lanjut, beban biaya perkara dalam putusan ini tidak serta-merta menutup akses hukum bagi penggugat. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tetap memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan kembali di kemudian hari, dengan syarat membayar uang muka biaya perkara terlebih dahulu.

Sebelum putusan gugur dan pembebanan biaya perkara ini dibacakan, persidangan sempat diwarnai permohonan pencabutan gugatan dari pihak penggugat, PT Mercy Toga Kirana, melalui kuasa hukumnya, Denny Indrayana.

Permohonan itu diajukan karena objek sengketa berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran terbitan 2019 telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026-yang juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa ijazah pada Pilpres 2024.

Walau usulan pencabutan gugatan sempat ditolak pihak tergugat intervensi yang diwakili Rullyandi karena persidangan telah melewati tahap jawab-menjawab, pandangan mengenai hilangnya relevansi perkara sejatinya telah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menilai pembuktian lanjutan di PTUN Jakarta tidak lagi bermanfaat setelah MA membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran dan memerintahkan pencabutannya.