Yusril Jelaskan Makna Frasa 'Menyatakan Berhenti' dalam Surat Pengunduran Diri Gibran

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurutnya, penggunaan frasa "menyatakan berhenti" dalam surat tersebut menunjukkan bahwa keputusan pengunduran diri merupakan tindakan sepihak yang mengikat secara hukum.

Yusril menjelaskan, pilihan kata tersebut bukan sekadar persoalan bahasa. Frasa "menyatakan berhenti" menunjukkan bahwa seseorang telah mengambil keputusan untuk mengakhiri jabatannya atas kehendak sendiri, bukan mengajukan permohonan yang masih membutuhkan persetujuan pihak lain.

“Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu. Karena ini “style”nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto, yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga: Nama Pramono Anung Masuk Radar Cawapres Pengganti Gibran, Begini Reaksinya

Dengan dasar tersebut, Yusril berpandangan MPR tidak perlu menggelar sidang khusus untuk menerima atau menolak keputusan pengunduran diri Gibran. Menurutnya, pernyataan berhenti tersebut telah menunjukkan keputusan pribadi yang tidak bergantung pada persetujuan lembaga lain.

Meski demikian, pengunduran diri tersebut tetap memiliki konsekuensi terhadap mekanisme ketatanegaraan. Yusril mengatakan MPR akan menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Setelah kekosongan jabatan dinyatakan, MPR akan meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Kedua nama tersebut kemudian akan dipilih melalui sidang MPR sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses pemilihan pengganti itu harus dilakukan paling lambat 60 hari. Ketentuan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, menurut penjelasan Yusril, hal yang perlu ditindaklanjuti MPR bukanlah persetujuan atas pengunduran diri Gibran, melainkan proses konstitusional untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong.