Indonesia-Norwegia Teken Kontrak Karbon 12 Juta Ton, Jumhur Minta Emisi Terukur

Indonesia dan Norwegia menyepakati kontrak perdagangan karbon dengan target pengurangan emisi hingga 12 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) melalui proyek energi bersih. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan setiap pengurangan emisi dalam kerja sama tersebut harus terukur, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026).

Penandatanganan disaksikan Jumhur dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland. Kesepakatan ini menjadi MOPA pertama Indonesia untuk mengoperasionalkan kerja sama perdagangan karbon berdasarkan Pasal 6.2 Perjanjian Paris.

“Penandatanganan kesepakatan harus diikuti kesiapan untuk melaksanakannya. Setiap pengurangan emisi harus dapat diukur, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur.

MOPA merupakan perjanjian pembelian hasil pengurangan emisi. Dalam skema ini, GGGI memfasilitasi kerja sama melalui Norwegian Article 6 Climate Action (NACA) Fund untuk mendukung pembiayaan karbon bagi transisi energi Indonesia.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Norwegia dapat membeli hingga 12 juta ton kredit karbon yang berasal dari proyek pembangkit energi bersih yang dikembangkan PLN. Program ini dirancang berlangsung selama sekitar 10 tahun. Angka tersebut merupakan target pengurangan emisi yang akan dicapai melalui program, bukan realisasi penurunan emisi saat kontrak ditandatangani.

Jumhur mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia mengubah komitmen iklim menjadi pelaksanaan melalui kemitraan internasional.

“Melalui kerja sama ini, kami berupaya memobilisasi pembiayaan karbon untuk mendukung transisi energi Indonesia dan berkontribusi pada target iklim nasional,” kata Jumhur.

MOPA mendukung mekanisme Generation-Based Incentive (GBI), yakni skema insentif berbasis hasil untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan yang terhubung dengan jaringan listrik.

GGGI menjelaskan bahwa tahap awal program di Indonesia akan berfokus pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung. Mekanisme ini dirancang untuk membantu proyek energi bersih yang menghadapi kendala pembiayaan, regulasi, maupun keterbatasan jaringan listrik.

Insentif tambahan diberikan apabila harga pembelian listrik standar belum cukup untuk membuat proyek yang memenuhi persyaratan menjadi layak secara finansial. Dengan demikian, pembiayaan karbon diharapkan dapat mendorong pembangunan kapasitas energi terbarukan baru yang sebelumnya sulit direalisasikan.

Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland menjelaskan sebagian proyek tenaga surya membutuhkan penguatan jaringan, pembangunan saluran listrik baru, maupun baterai penyimpanan energi yang meningkatkan biaya investasi. Pembiayaan karbon diharapkan membantu mengatasi kendala tersebut.

Melalui skema ini, pembayaran karbon tidak diberikan hanya berdasarkan rencana pembangunan proyek, melainkan setelah hasil pengurangan emisi benar-benar dihasilkan dan diverifikasi.

Aasland menegaskan setiap ton pengurangan emisi harus diukur dan diverifikasi secara independen. Hasil mitigasi tersebut juga tidak boleh diklaim sekaligus oleh Indonesia dan Norwegia.

“Kami membayar hasil yang benar-benar dihasilkan, dan setiap ton dihitung sekali oleh Norwegia atau Indonesia, tidak oleh keduanya,” ujar Aasland.

GGGI menyebut program akan menggunakan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi atau Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) digital untuk mencatat listrik yang dihasilkan dan disalurkan ke jaringan. Data tersebut akan diperiksa melalui audit independen sebelum pembayaran karbon diberikan kepada operator proyek berdasarkan kinerja aktual. 

Jumhur mengatakan pemerintah juga memperkuat tata kelola perdagangan karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), termasuk pemenuhan persyaratan otorisasi dan pencatatan transfer internasional hasil mitigasi.

“Prioritas kami adalah memastikan hasil mitigasi yang kredibel, menjaga integritas lingkungan, dan melaksanakan kerja sama ini sejalan dengan komitmen iklim nasional Indonesia,” tegasnya.

Baca Juga: Jumhur Pamerkan 5 Jurus Iklim Indonesia di COP31, Ada Pasar Karbon hingga Energi Bersih

Baca Juga: Hadiri COP31 di Turki, Hashim Tegaskan Komitmen RI Jaga Hutan

Jumhur menambahkan, penandatanganan MOPA perlu ditindaklanjuti dengan penyelesaian pengaturan teknis dan operasional. Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, PLN, GGGI, serta mitra Norwegia untuk memastikan kesepakatan tersebut menghasilkan aksi mitigasi yang terukur.

Dalam agenda yang sama, PLN juga menandatangani enam perjanjian jual beli listrik dan dua surat pernyataan minat untuk proyek energi terbarukan. Namun, agenda tersebut merupakan bagian dari program transisi energi PLN yang lebih luas dan terpisah dari MOPA Indonesia-Norwegia.

Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan keberhasilan transisi energi perlu dinilai dari manfaatnya bagi masyarakat, termasuk penguatan ketahanan energi, penciptaan peluang ekonomi baru, dan pelaksanaan transisi yang adil.