Sosok Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Polri: Sedang Diperiksa Propam

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap identitas sosok berinisial TK yang disebut dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. TK diketahui merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).

Kepala Divisi Humas (Kadiv Humas Polri) Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, perwira tinggi tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Pengamanan Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.

Selain pemeriksaan internal, keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan perkara pidana yang sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga: Prabowo Punya Waktu 14 Hari Ajukan Nama Pengganti Gibran, Ditarget Rampung Desember

Johnny menegaskan, pemeriksaan internal dan penyidikan pidana masih terus berjalan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap seluruh fakta serta memastikan peran masing-masing pihak dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.

“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” tutup Johnny.

Nama Brigjen TK sebelumnya mencuat usai Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan kasus tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut tersangka Irjen Pol. Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.