Paradoks Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam: Ketahanan Devisa atau Fasilitas Finansial?

Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) semula diperkenalkan dengan narasi makroprudensial yang tegas: memastikan devisa dari bumi dan air Indonesia tidak langsung mengalir ke luar negeri, melainkan menetap di dalam sistem keuangan domestik sebagai bantalan ketahanan ekonomi nasional.

Namun, implementasi kebijakan ini mengalami pergeseran fungsi dalam praktiknya. Melalui Siaran Pers Nomor SP 109/DKPU/OJK/VI/2026 tertanggal 5 Juni 2026 — hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 26 Mei 2026 — dan ditegaskan kembali dalam forum sosialisasi pada 6 November 2026 terkait implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai (cash collateral) untuk kredit perbankan. Kredit yang dijamin dana tersebut dikategorikan berkualitas lancar, dan bagian penyediaan dana yang dijamin agunan tunai tersebut dapat dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Perlakuan ini bukan sepenuhnya hal baru pada 2026. Pengecualian BMPK untuk bagian penyediaan dana yang dijamin agunan tunai telah diatur dalam POJK Nomor 32 Tahun 2018 Pasal 45, dan perlakuan kualitas Lancar untuk bagian aset produktif yang dijamin agunan tunai telah diatur dalam POJK Nomor 40 Tahun 2019 Pasal 29. OJK sendiri telah menegaskan pemanfaatan DHE sebagai agunan tunai sejak 26 Februari 2025. Yang baru pada 2026 adalah penegasan dan perluasan penerapannya dalam kerangka PP Nomor 21 Tahun 2026.

Ketentuan ini menciptakan anomali dalam logika pembiayaan konvensional. Bank menyalurkan kredit dengan jaminan dana milik debitur itu sendiri yang diblokir di bank yang sama. Risiko kredit bagi perbankan menjadi sangat minimal pada porsi yang dijamin kas tersebut, karena jika terjadi kegagalan pembayaran, eksekusi dapat langsung dilakukan terhadap dana yang ada di hadapannya.

Secara substantif, muncul pertanyaan yang perlu diuji lebih lanjut: sejauh mana likuiditas yang ditahan ini benar-benar mengendap untuk memperkuat ketahanan devisa? Ada risiko likuiditas tersebut mengalami daur ulang (liquidity recycling) — tercatat sekali sebagai retensi devisa, sekali lagi sebagai penyaluran kredit. DHE SDA yang ditempatkan pada rekening bank domestik tidak otomatis sama dengan cadangan devisa resmi Bank Indonesia (BI).

Simpanan eksportir dan kredit bank adalah dua pos dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Karena itu, dampak skema ini terhadap cadangan devisa resmi masih perlu diuji melalui mekanisme dan data transaksi, bukan sekadar asumsi neraca.

Persoalan krusialnya terletak pada manajemen risiko prudensial. Kebijakan ini berpotensi mengabaikan risiko korelasi yang tinggi (wrong-way risk), di mana klasifikasi risiko menjadi lebih bersifat administratif daripada ekonomis. Agunan dan kinerja debitur berasal dari rumpun komoditas yang sama. Ketika harga komoditas global seperti batu bara, nikel, atau minyak kelapa sawit mentah terkoreksi, kemampuan membayar debitur akan menurun.

Penurunan harga komoditas tidak dengan sendirinya menurunkan nilai nominal agunan berupa kas atau deposito. Yang terkorelasi di sini bukan nilai kasnya, melainkan kemampuan membayar debitur dengan harga komoditasnya. Risiko nilai agunan lebih relevan muncul apabila terdapat ketidakcocokan denominasi antara kredit dan agunan, misalnya kredit dalam rupiah yang dijamin deposito valuta asing (valas), atau sebaliknya. Tanpa skenario keterkaitan risiko yang spesifik, label wrong-way risk sebaiknya dibaca sebagai potensi risiko yang belum terbukti, bukan kesimpulan yang sudah pasti.

Pengecualian bagian BMPK ini pun membuka ruang bagi konsentrasi eksposur yang besar pada grup usaha tertentu, yang berpotensi melonggarkan pilar kehati-hatian (prudential banking) yang dirancang untuk membatasi ketergantungan bank pada debitur tunggal. Risiko konsentrasi ini patut dipantau, terutama karena pengecualian berlaku pada porsi yang dijamin dan memenuhi syarat, bukan pengecualian total otomatis atas seluruh kredit.

Ketidakseimbangan ini menciptakan asimetri insentif dalam struktur ekonomi. Fasilitas penjaminan ini cenderung dimanfaatkan eksportir sektor ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang memiliki karakteristik padat modal dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih terbatas. Sebaliknya, pelaku usaha di sektor manufaktur dan industri pengolahan bernilai tambah tinggi harus tetap berkompetisi mendapatkan kredit melalui agunan konvensional (seperti tanah atau mesin) dengan proses penilaian yang jauh lebih ketat.

Agunan tunai sebagai teknik mitigasi kredit bukan hak eksklusif eksportir SDA. Pelaku usaha manufaktur tidak dilarang memakai agunan kas. Yang spesifik pada skema DHE SDA adalah insentif pemanfaatan retensi wajibnya sebagai agunan. Perbedaan inilah yang membuat keberpihakan regulasi ini belum sepenuhnya selaras dengan semangat netralitas kebijakan bagi penguatan sektor.hilir, dan masih memerlukan data pembanding lintas sektor untuk dibuktikan secara empiris.

Pelonggaran agunan tunai ini sendiri tidak muncul tanpa alasan. Relaksasi ini dirancang sebagai langkah mitigasi agar kewajiban retensi DHE SDA, yang mencapai 100 persen selama 12 bulan untuk sektor nonmigas, sementara sektor migas 30 persen selama 3 bulan, tidak mengganggu kelancaran arus kas eksportir, yang dalam skenario terburuk dapat memicu pelarian modal (capital flight) atau manipulasi faktur (under-invoicing). Di sini perlu dibedakan dua lapis pelonggaran: di hulu, yaitu aturan siapa yang wajib meretensi dan seberapa besar, dan di hilir, yaitu pemanfaatan dana yang sudah ditempatkan sebagai agunan kredit. Akan tetapi, pelonggaran di hulu tersebut semula sangat selektif.

Berdasarkan Siaran Pers Kemenko Perekonomian No. HM.02.04/286/SET.M.EKON.3/08/2026 tanggal 29 Agustus 2026 dan Lampiran Daftar Perusahaan Eligible Pasal 18A PP No. 21 Tahun 2026 status per 1 September 2026, fasilitas ini awalnya hanya mencakup beberapa negara mitra, yaitu AS, Tiongkok, Hong Kong, Australia, dan Kanada. Akibatnya, dari total 537 NPWP hasil pemadanan PPE periode Maret 2025 sampai Juli 2026 yang dialirkan DJBC ke Ditjen AHU, hanya 64 NPWP atau sekitar 12 persen yang memenuhi kriteria kumulatif PMK Nomor 48 Tahun 2026.

Kriteria ketat tersebut mewajibkan perusahaan berbentuk PT sektor pertambangan memiliki minimal 1 pemegang saham dari negara mitra dengan porsi kepemilikan minimal 10 persen. Daftar 64 perusahaan ini bersifat opt-out: perusahaan dianggap menyetujui keikutsertaannya apabila dalam 5 hari kerja sejak pemberitahuan tidak menyampaikan penolakan tertulis kepada BI. Daftar ini awalnya disiapkan untuk PPE mulai 1 September 2026.

Selektivitas yang ketat itu bergeser cepat ketika dalam Sosialisasi Implementasi DHE SDA pada 6 November 2026, pemerintah mengumumkan perluasan cakupan negara/kawasan mitra dengan memasukkan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Pemerintah juga menyepakati perluasan kriteria ke Badan Usaha Tetap (BUT) dan pengakuan kepemilikan tidak langsung melalui Ultimate Beneficial Ownership (UBO), dengan kewajiban disclosure aktif oleh perusahaan dan penyesuaian PMK No. 48 Tahun 2026 yang masih dalam kajian teknis.

Langkah perluasan di hulu ini sejalan dengan pelonggaran di hilir lewat skema agunan tunai yang dibuka secara luas, di mana pemerintah juga menyatakan tengah menyiapkan revisi keempat PP No. 36 Tahun 2023 untuk menaikkan batas konversi DHE SDA ke rupiah dari maksimal 50 persen hingga 100 persen.

Di tengah perluasan di hulu dan pelonggaran di hilir ini, justru muncul persoalan transparansi. Dalam penelusuran terbatas yang penulis lakukan, belum ditemukan dataset publik OJK yang merinci total eksposur kredit yang dijamin DHE SDA, seberapa besar nilai bagian BMPK yang telah dikecualikan, serta mekanisme pengawasan terhadap konsentrasi risiko sistemik. Ketiadaan data publik tersebut bukan bukti bahwa data sama sekali tidak ada, tidak dilaporkan secara terbatas, atau tidak diawasi.

Padahal, dalam tata kelola devisa nasional, transparansi data merupakan prasyarat penting demi akuntabilitas regulasi, sehingga publik dapat menilai apakah kebijakan ini benar-benar memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional atau sekadar memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha skala besar.

Untuk mengembalikan fungsi kebijakan makroprudensial tanpa mengabaikan kebutuhan likuiditas dunia usaha, pemerintah dan OJK perlu mempertimbangkan lima langkah berikut. Kelima langkah ini adalah usulan normatif, bukan kewajiban hukum yang berlaku saat ini.

Pertama – Mandat Transparansi dan Pelaporan Berkala (Data Disclosure). OJK dan BI perlu.mempublikasikan laporan agregat bulanan secara berkala yang mencakup: total penempatan DHE SDA, volume kredit yang difasilitasi agunan DHE, serta total nilai bagian pengecualian BMPK. Transparansi ini penting sebagai basis evaluasi kebijakan yang objektif (evidence-based policy), dengan tetap memperhatikan definisi variabel dan perlindungan kerahasiaan bank dan nasabah.

Kedua – Pemberlakuan Batas Maksimum Agunan (Loan-to-Value Cap) dan Haircut. Membatasi porsi DHE SDA yang dapat diagunkan, misalnya maksimal 50–70 persen dari total dana yang ditempatkan, sehingga sisanya tetap berfungsi murni sebagai bantalan devisa nasional. Angka 50–70 persen ini adalah parameter ilustratif yang masih perlu diuji dengan perhitungan risiko. Selain itu, perbankan perlu menerapkan haircut (potongan nilai agunan) yang memadai, terutama untuk memitigasi ketidakcocokan mata uang dan jenis agunan, bukan semata-mata penurunan harga komoditas pada agunan kas.

Ketiga – Mengubah Pengecualian BMPK Menjadi Pelonggaran Terbatas (Concentration Limit). Menghapus pengecualian penuh pada bagian BMPK dan menggantinya dengan pelonggaran plafon batas atas yang terukur per grup usaha. Langkah ini krusial untuk mencegah penumpukan risiko konsentrasi yang dapat memicu kerentanan sistemik perbankan, dengan tetap mengakui bahwa Pasal 45 POJK 32/2018 sudah mengecualikan porsi yang dijamin tunai dengan persyaratan ketat.

Keempat – Kewajiban Pengujian Stres Berlapis (Multi-layered Stress Testing). Otoritas keuangan perlu melakukan dan mengumumkan hasil stress test makroprudensial secara komprehensif sebelum mengesahkan revisi keempat PP DHE SDA. Simulasi perlu menguji secara simultan daya tahan cadangan devisa dan stabilitas perbankan apabila terjadi penurunan harga komoditas utama (batu bara, nikel, CPO) sebesar 20–30 persen, beserta skenario kurs, arus keluar deposito, kecukupan agunan, dan tenor. Angka 20–30 persen ini adalah parameter stres ilustratif yang diusulkan, bukan skenario berbasis statistik yang sudah terbukti. Publikasi hasilnya juga perlu menimbang kerahasiaan pengawasan.

Kelima – Kesetaraan Akses Insentif untuk Sektor Bernilai Tambah (Level Playing Field). Memperluas fasilitas pembiayaan serupa — dengan koridor kehati-hatian yang sama — kepada sektor manufaktur dan industri hilirisasi yang mengolah bahan mentah di dalam negeri. Perluasan ini memerlukan desain dasar hukum tersendiri, karena insentif pemanfaatan retensi DHE SDA melekat pada skema DHE SDA. Langkah ini akan mengarahkan likuiditas devisa untuk mendukung transformasi struktural ekonomi nasional, bukan sekadar memfasilitasi siklus dana di rekening eksportir hulu dan bank penampungnyang sama.

Pada akhirnya, jika pelaku usaha menyadari bahwa dana penempatan wajib dapat langsung digunakan kembali untuk mengakses pembiayaan baru, maka kewajiban retensi ini bergeser menjadi instrumen efisiensi keuangan korporasi. Eksportir besar akan memaksimalkan penempatan DHE SDA karena skema tersebut memberi akses kepada fasilitas kredit yang lebih kompetitif dan bernilai besar. Klaim mengenai daya saing tarif dan besaran fasilitas ini masih menuntut bukti tarif, utilisasi fasilitas, dan profil debitur.

Pertanyaan mendasarnya: apakah regulasi ini dirancang untuk membangun ketahanan cadangan devisa yang substantif, atau sekadar mekanisme kompromi agar kewajiban retensi terasa lebih akomodatif bagi pemilik modal besar? Jika yang terjadi adalah opsi kedua, maka kebijakan DHE SDA sebagai agunan tunai rentan menciptakan kepatuhan yang bersifat administratif semata.

Persoalan Indonesia bukan pada pasokan valas dari ekspor komoditas, melainkan pada kemampuannya untuk menahan valas tersebut agar menetap dan produktif di dalam negeri. Yang diperlukan saat ini adalah konsistensi regulasi untuk memastikan hal tersebut terwujud bagi perekonomian nasional secara luas. Klaim mengenai kemampuan menahan valas ini perlu diuji lebih lanjut dengan indikator operasional seperti transaksi berjalan, posisi cadangan devisa, kebutuhan valas, dan tekanan kurs.