Siapa Bakal Gantikan Gibran? Denny Indrayana Beberkan Dua Aturan yang Bisa Jadi Penentu

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) setelah surat pengunduran dirinya diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Dengan demikian, posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut kini kosong dan perlu segera diisi melalui mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menjelaskan bahwa terdapat sedikitnya dua landasan hukum yang menjadi acuan dalam proses penentuan pengganti Gibran.

Ketentuan pertama tercantum dalam Pasal 8 ayat 2 UUD 1945. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan.

Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari setelah posisi Wapres mengalami kekosongan. Pemilihan dilakukan terhadap dua nama calon yang sebelumnya diajukan oleh Presiden.

Baca Juga: Gibran Mundur Usai Huru-hara Ijazah, Raffi Ahmad: Tidak Semua Perjuangan Terlihat

Denny menjelaskan, mekanisme pergantian Wapres di tengah masa jabatan memiliki perbedaan mendasar dengan proses pemilihan melalui Pemilihan Presiden (Pilpres). Kali ini, Presiden Prabowo Subianto mempunyai kewenangan mengajukan dua nama calon untuk dipilih oleh MPR.

“Ini karena kekosongan Wapresnya di tengah jalan, yang mengusulkan namanya adalah Presiden,” kata Denny melalui video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, dikutip Jumat (13/11).

Menurut pakar hukum tata negara tersebut, batas waktu 60 hari bukan berarti proses pemilihan harus menunggu hingga tenggat tersebut berakhir. Pengisian jabatan Wapres bisa berlangsung lebih cepat apabila para pemangku kepentingan politik telah mencapai kesepakatan.

Denny menilai, kecepatan proses tersebut sangat bergantung pada komunikasi dan konsensus di antara kekuatan politik yang terlibat.

Selain UUD 1945, landasan hukum kedua terdapat dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengajuan dua kandidat Wapres kepada MPR merupakan hak prakarsa Presiden. Adapun kandidat yang diajukan harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon dalam Pilpres sebelumnya.

Dalam situasi ini, Denny menerangkan bahwa partai politik yang dimaksud merupakan kelompok partai pendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi tersebut di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, serta partai politik lainnya, termasuk yang tidak memiliki kursi di parlemen.

Denny menambahkan, kesepakatan mengenai sosok pengganti Gibran menjadi salah satu faktor penting sebelum MPR menggelar sidang pemilihan. Presiden Prabowo bersama para ketua umum partai politik koalisi perlu terlebih dahulu membangun konsensus terkait dua nama yang akan diajukan.

Karena itu, ia meminta masyarakat turut mengawasi jalannya proses pergantian Wapres agar tetap berjalan sesuai etika dan prinsip ketatanegaraan.

Baca Juga: Gibran Mundur Bukan Karena Ijazah, Akui Sedih Dulu Kecewakan PDIP

Denny juga mengingatkan Prabowo agar tidak semata-mata mempertimbangkan kepentingan politik dalam menentukan calon pendampingnya. Menurut dia, kualitas pribadi dan kemampuan calon harus menjadi pertimbangan utama.

“Saya mengusulkan tetap yang paling tinggi adalah soal integritas, moralitas. Yang kedua, intelektualitas, kapasitas keilmuan, kapabilitas yang bersangkutan. Baru yang terakhir adalah masalah elektabilitas, akseptabilitas, kekuatan suara, keterpilihan dia,” tandasnya.