Mundur Terhormat dari Posisi Wapres, Gibran Terima Beberapa Fasilitas Ini

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026 setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Meski belum menyelesaikan satu periode penuh masa bakti, Gibran tetap bakal memperoleh hak pensiun dan sejumlah fasilitas dari negara.

Ketentuan mengenai hak keuangan mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 6 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran pensiun pokoknya ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2).

Dalam penjelasan Pasal 6, setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Pengecualian berlaku apabila MPR secara tegas menyatakan pemberhentian tersebut tidak dengan hormat melalui ketetapannya.

Dengan ketentuan tersebut, pengunduran diri atas permintaan sendiri tidak serta-merta menghilangkan hak pensiun. Namun, status pemberhentian tetap perlu mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Besaran Uang Pensiun Gibran

Jika berhenti dengan hormat, Gibran berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya sebagai wakil presiden.

Besaran gaji pokok wakil presiden ditetapkan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000.

Dalam aturan tersebut, gaji pokok Ketua MPR, DPR, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Dengan perhitungan empat kali jumlah tersebut, gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20.160.000 per bulan. Angka itulah yang menjadi dasar perhitungan pensiun pokok Gibran apabila memenuhi ketentuan sebagai mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.

Baca Juga: Hasto Kenang Ucapan Gibran: 'Kalau Tidak ke PDIP, Saya ke Mana Lagi?'

Fasilitas yang Diterima Mantan Wakil Presiden

Selain pensiun pokok, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak keuangan dan fasilitas bagi mantan presiden serta mantan wakil presiden.

Fasilitas tersebut antara lain tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan. Mantan wakil presiden juga berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

Selain itu, negara menyediakan kendaraan milik negara berikut pengemudinya.

Adapun Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden maupun wakil presiden dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.