Berlaku 2027, DSI Bocorkan Tarif Layanan Ekspor Sawit, Hanya Satu Digit Dolar AS

PT Danatara Sumberdaya Indonesia (DSI) memastikan layanan ekspor minyak sawit dan produk turunannya melalui platform perusahaan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027. Saat ini, implementasi sistem tata kelola ekspor komoditas strategis tersebut telah memasuki tahap persiapan akhir.

Direktur Utama PT Danatara Sumberdaya Indonesia, Luke Thomas Mahony, mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan para eksportir sejak kebijakan tersebut diumumkan Presiden pada Juni 2026. Persiapan meliputi pengembangan sistem, verifikasi dokumen, hingga uji coba mekanisme implementasi.

Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian pelaku industri dalam penerapan platform DSI. Di antaranya besaran biaya layanan, kecepatan proses administrasi, serta perlindungan informasi komersial perusahaan.

Terkait biaya, Luke menyebut DSI akan mengumumkan tarif layanan secara resmi pada Desember 2026. Meski demikian, berdasarkan perhitungan sementara, biaya yang dikenakan diperkirakan berada pada kisaran satu digit dolar AS.

“Untuk biaya layanan, kami akan mengumumkannya pada Desember. Namun, berdasarkan arah perhitungan saat ini, biayanya akan berada pada kisaran satu digit dolar AS,” ujar Luke dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026), Jumat (13/11/2026).

Ia menilai kepastian tarif menjadi salah satu faktor penting agar eksportir dapat mempersiapkan kegiatan perdagangan sebelum sistem mulai diterapkan pada awal tahun depan.

Selain biaya, DSI juga memastikan kerahasiaan informasi komersial yang disampaikan perusahaan dalam proses verifikasi ekspor. Data tersebut hanya akan digunakan untuk kebutuhan pemeriksaan dan dijaga sesuai ketentuan perlindungan informasi.

“Kami menghargai kerahasiaan data dan menghormati setiap transaksi individual. Informasi komersial yang disampaikan kepada kami akan digunakan untuk keperluan verifikasi ekspor dan dilindungi sebagaimana mestinya,” kata Luke.

DSI Tidak Ubah Mekanisme Perdagangan

Luke menegaskan, penerapan platform DSI tidak akan mengubah hubungan perdagangan antara eksportir dan pembeli internasional. Mekanisme bisnis, aliran barang, hingga pembiayaan tetap berjalan sesuai praktik perdagangan yang selama ini berlaku.

Begitu pula dengan penentuan harga, volume, dan spesifikasi produk yang tetap menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sementara itu, kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) tetap mengikuti ketentuan pemerintah.

Dengan demikian, DSI tidak mengambil alih mekanisme pasar, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan transparansi perdagangan komoditas strategis Indonesia.

Dalam menjalankan fungsinya, DSI memiliki tiga peran utama. Pertama, sebagai integrator data yang menghubungkan sistem pelaporan dan informasi dari berbagai sistem pemerintah sehingga aktivitas perdagangan lebih mudah dipantau dan ditelusuri.

Kedua, sebagai market enabler atau penggerak pasar yang menjembatani pemerintah, eksportir, lembaga keuangan, asosiasi industri seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta pembeli internasional. Peran ini ditujukan untuk menjaga kelancaran perdagangan selama masa transisi penerapan sistem.

Ketiga, sebagai platform tata kelola yang membangun sistem dan standar untuk mendukung keberlanjutan infrastruktur pengawasan perdagangan komoditas strategis.

Luke mengatakan, pihaknya telah menerima berbagai masukan dari GAPKI dan para anggotanya, terutama mengenai biaya layanan, kecepatan proses, serta perlindungan informasi bisnis. DSI juga akan terus membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan selama masa persiapan maupun setelah sistem diberlakukan.

Baca Juga: DSI Awasi Ekspor Batu Bara hingga CPO Mulai 2027, Kemendag: Eksportir Tidak Kehilangan Kendali

Baca Juga: Sentimen Anti-Sawit di Eropa Mulai Luntur, Perusahaan Kembali Pakai CPO

Ia berharap, kehadiran platform tersebut dapat memberikan kepastian bagi eksportir sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok minyak sawit yang andal di pasar internasional.

“Komitmen kami adalah menjadikan perdagangan minyak sawit Indonesia lebih terlihat, lebih mudah ditelusuri, dan lebih akuntabel. Kami ingin membangun sistem ini bersama seluruh pelaku industri,” tutup Luke.