Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp726,3 T, Realisasi Baru Tercapai Rp653,2 T

Pemerintah menaikkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) 2026 menjadi Rp726,3 triliun dari pagu awal Rp693 triliun. Penambahan anggaran tersebut dilakukan untuk merespons kebutuhan pemerintah daerah, termasuk pembiayaan penanganan bencana di Sumatera.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, terdapat dua tambahan alokasi TKD sepanjang pelaksanaan APBN 2026. Pertama, tambahan Rp10,6 triliun untuk penanggulangan bencana di Sumatera. Kedua, tambahan Rp18,9 triliun untuk kebutuhan daerah di luar penanganan bencana.

“Di dalam APBN awal 2026 dialokasikan transfer ke daerah Rp693 triliun. Namun sejalan dengan berjalannya APBN 2026, ada tambahan-tambahan transfer ke daerah,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dia menjelaskan, tambahan anggaran untuk penanganan bencana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026. Sementara itu, tambahan untuk kebutuhan nonbencana diberikan melalui KMK Nomor 198 Tahun 2026.

“Dengan tambahan ini, maka keseluruhannya transfer ke daerah pagunya adalah Rp726,3 triliun,” katanya.

Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menyalurkan TKD sebesar Rp653,2 triliun atau sekitar 90% dari total alokasi terbaru. Penyaluran tersebut mencakup berbagai jenis transfer untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan di daerah.

Baca Juga: Menkeu: Dana Karhutla Baru Digunakan Rp1,17 Triliun, dari Total Rp5,11 Triliun

Baca Juga: Rupiah Tembus Rp18.254 per Dolar AS, Ini Kata Menkeu Suahasil

Suahasil merinci, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp437,8 triliun. Sementara itu, transfer khusus berupa dana fisik, nonfisik, dan hibah daerah telah disalurkan sebesar Rp140,4 triliun.

Adapun dana desa, dana insentif, serta dana khusus dan keistimewaan telah disalurkan sebesar Rp75,4 triliun.

Pemerintah juga telah menetapkan alokasi TKD untuk 2027 sebesar Rp735 triliun. Kenaikan tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan anggaran bagi pelayanan publik dan pembangunan di berbagai daerah.