Kementerian ESDM Targetkan Penetapan DMO Batu Bara untuk PLN Rampung Akhir 2026

Kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia mencapai 173 juta ton pada 2027. Jumlah tersebut meningkat 21 juta ton dibandingkan kebutuhan tahun ini yang mencapai 152 juta ton, mencakup PLTU milik PT PLN (Persero) maupun pembangkit swasta atau Independent Power Producer (IPP).

Untuk mengamankan pasokan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menetapkan perusahaan tambang batu bara yang mendapat penugasan memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) bagi pembangkit listrik PLN dalam waktu dekat.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menargetkan penetapan itu rampung sebelum akhir 2026.

“Sebelum akhir tahun itu nanti sudah ada penetapan penugasan untuk masing-masing produsen batu bara (siapa saja yang) suplai kepada PLN,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Namun, pemenuhan kebutuhan batu bara pembangkit tidak hanya bergantung pada penetapan pemasok. 

Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Rakhmad Dewanto sebelumnya menyebut kepastian kontrak, proses pengiriman, dan kondisi cuaca menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi kelancaran pasokan batu bara.

“Mulai dari contracting, kontraktual, sampai dengan logistik delivery, cuaca juga. Macam-macam,” kata Rakhmad di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Selain persoalan pengadaan dan distribusi, PLN juga menyampaikan sejumlah tantangan dalam menyesuaikan kualitas batu bara dengan spesifikasi pembangkit. Rakhmad menjelaskan sebagian besar PLTU dirancang menggunakan batu bara berkalori menengah hingga tinggi, sedangkan cadangan batu bara Indonesia didominasi batu bara berkalori rendah.

Perbedaan karakteristik tersebut membuat PLN perlu menyesuaikan teknologi sejumlah pembangkit agar dapat memanfaatkan batu bara domestik dengan nilai kalor lebih rendah. Untuk itu, PLN Group menyiapkan program coal switching secara bertahap pada 16 PLTU strategis.

Melalui program tersebut, PLN akan meningkatkan kemampuan pembangkit dalam menggunakan batu bara dengan nilai kalor lebih rendah, termasuk hingga GAR 3.600 kkal/kg.

Rakhmad mengatakan penyesuaian teknologi membutuhkan kajian teknis, investasi, dan perencanaan operasional. PLN juga harus menyiapkan pembangkit pengganti jika unit PLTU perlu dihentikan sementara selama proses peningkatan teknologi berlangsung.

Baca Juga: Freeport Bakal Ganti PLTU Batu Bara dengan LNG, Ini Targetnya

Baca Juga: ESDM Hati-Hati Terapkan B50, Tak Ingin Ganggu Industri Sawit

“Ini bukan berarti sekarang seluruh PLTU sudah bisa menggunakan batu bara kalori rendah. Penyesuaian teknologi membutuhkan waktu dan investasi. Kami juga harus mempertimbangkan ketersediaan pembangkit pengganti ketika PLTU harus dihentikan sementara untuk proses peningkatan teknologi,” kata Rakhmad.