ESDM Hati-Hati Terapkan B50, Tak Ingin Ganggu Industri Sawit

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengevaluasi program mandatori biodiesel 50 persen (B50) untuk 2027. Mereka ingin memastikan bahwa kebijakan tersebut tak melukai keberlanjutan industri.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan rapat terkait mandatori biodiesel 2027 pekan depan.

Pertemuan tersebut secara khusus akan membahas evaluasi menyeluruh serta pematangan proyeksi kebijakan energi hijau untuk tahun 2027.

”Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial,” jelasnya dalam perhelatan 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali, Kamis (12/11/2026).

Eniya memahami ada kekhawatiran B50 akan mengurangi feedstock dalam industri. Meskipun sebelumnya ka sudah memastikan bahwa pasokan bahan baku cukup memenuhi kebutuhan program mandatori hingga tahun depan. Sehingga, pelaku industri masih bisa melakukan ekspor secara normal.

Namun, dia masih terus mengevaluasi semua risiko yang ada. Karena itu, dia ingin lebih teliti dalam menentukan kandungan biodiesel tahun depan. “Saya masih punya waktu satu bulan,” ungkapnya.

Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik telah mencapai 13,84 juta kiloliter atau sekitar 83 persen dari total alokasi 16,75 juta kiloliter. Dia juga menegaskan bahwa saat ini, insentif yang diberikan khusus untuk penggunaan public service obligation (PSO). Padahal, permintaan biodiesel di sektor non-PSO pun meningkat.

Di balik capaian, kalangan akademisi mengingatkan perlunya instrumen mitigasi agar target energi tidak membebani keuangan negara dan neraca perdagangan.

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memaparkan, hasil simulasi kuantitatif untuk periode 2027–2030 menunjukkan bahwa penerapan bauran B50 yang dipatok secara kaku (fixed mandate) memang mampu menghindari impor solar hingga 46,82 juta kiloliter.

Baca Juga: Bahlil Pacu Pengembangan B50 dan E20, Guru Besar Sambut Positif Upaya Pengurangan Impor BBM

Baca Juga: Industri Sawit Butuh Kepastian, Bukan Kejutan Kebijakan

Namun, kebijakan tersebut memicu dua trade-off utama. Yakni, penyusutan volume ekspor CPO karena pasokan tersedot ke pasar domestik, serta membengkaknya beban insentif selisih harga biodiesel (PSO).

“Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030, sementara dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan," papar Achmad.

Ia pun mengusulkan opsi kebijakan adaptif yang dilengkapi batas pengaman fiskal dan pasokan agar tingkat bauran dapat disesuaikan secara dinamis mengikuti fluktuasi harga pasar. Dengan begitu, penyaluran biodiesel bisa lebih optimal dan tidak membebani negara.