Mitigasi Perang Siber Jadi Kunci Ketahanan dan Keberlangsungan Bisnis
Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Ancaman perang siber atau cyber warfare kini menjadi salah satu risiko strategis bagi dunia usaha. Serangan digital tidak hanya berpotensi mengganggu sistem teknologi informasi, tetapi juga dapat melumpuhkan operasional perusahaan, menghambat rantai pasok, membocorkan rahasia dagang, hingga mengancam keberlangsungan bisnis.
Pentingnya mitigasi ancaman tersebut menjadi pembahasan dalam Talk Show Praktisi Bicara bertema “Mitigasi Perang Siber pada Dunia Usaha” yang diselenggarakan Gema Bela Negara berkolaborasi dengan SyaREA World di Sentul, Bogor, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 50 peserta dari kalangan pengusaha, akademisi, praktisi, dan mahasiswa. Empat narasumber dari bidang teknologi informasi, intelijen, hukum, serta pengembangan teknologi digital dihadirkan untuk membahas strategi menghadapi ancaman siber.
Founder SyaREA World, Syamsul Safin, dalam pengantar diskusi menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap perubahan ancaman digital, terutama di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurutnya, ketahanan bisnis tidak cukup hanya ditopang kekuatan finansial, kualitas produk, dan strategi pemasaran. Perusahaan juga perlu memiliki kemampuan melindungi sistem informasi, data, serta infrastruktur operasional.
Diskusi yang dimoderatori Ketua Umum Gema Bela Negara, Juniawan, mempertemukan perspektif dunia usaha, akademisi, dan praktisi melalui pendekatan kolaborasi tiga pilar atau triple helix. Forum tersebut diarahkan untuk mendorong penerapan mitigasi siber dalam kebijakan dan operasional perusahaan.
Rektor Institut Teknologi Indonesia sekaligus Guru Besar Sistem Informasi Manajemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ir. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis., IPU, ASEAN Eng., mengingatkan bahwa transformasi digital membuat berbagai fungsi bisnis semakin terhubung.
Sistem penjualan, pembayaran, persediaan, logistik, hingga aplikasi mitra kini menjadi bagian dari satu ekosistem operasional. Keterhubungan tersebut meningkatkan efisiensi, tetapi sekaligus memperluas potensi risiko serangan.
Menurut Syopiansyah, celah pada akun administrator, koneksi antaraplikasi, maupun akses vendor dapat menjadi pintu masuk serangan yang berdampak pada berbagai layanan perusahaan.
Karena itu, keamanan siber tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab divisi teknologi informasi. Direksi perlu menentukan layanan bisnis yang paling kritis, menetapkan batas toleransi gangguan, memperjelas kewenangan ketika terjadi insiden, serta memastikan prosedur pemulihan telah diuji.
“Keamanan harus menjadi bagian dari perencanaan inovasi sejak awal (security by design), bukan ditambahkan setelah aplikasi atau layanan diluncurkan,” menjadi salah satu pesan dalam paparannya.
Ia merekomendasikan tiga langkah dasar bagi perusahaan, yakni mengenali dan melindungi aset digital, memantau serta merespons aktivitas anomali, dan memastikan kemampuan pemulihan melalui pengujian pencadangan data serta simulasi insiden secara berkala.
Akademisi sekaligus pakar intelijen dan keamanan nasional, Dr. Wawan Hari Purwanto, S.H., M.H., Ph.D., menyoroti perluasan medan konflik global ke ruang digital.
Menurut Wawan, persaingan antarnegara, spionase industri, pencurian kekayaan intelektual, hingga serangan terhadap infrastruktur energi dan keuangan dapat berdampak langsung pada sektor swasta.
Dalam paparannya, Wawan menyebut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sekitar 5,5 miliar anomali trafik ancaman siber sepanjang 2025. Ia juga merujuk pemantauan FortiGuard Labs pada November 2026 yang menunjukkan aktivitas serangan terhadap Indonesia, termasuk sektor perbankan, keuangan, dan asuransi.
Wawan menilai perusahaan perlu mengubah pendekatan pertahanan dari sekadar merespons serangan setelah terjadi menjadi membangun sistem deteksi dini. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan anomali, pemanfaatan intelijen ancaman, dan pertukaran informasi antarpelaku industri.
“Pertahanan negara tidak lagi bisa dipisahkan dari keamanan bisnis. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, dan sektor swasta pun tidak akan sanggup menghadapi aktor negara sendirian,” tegasnya.
Dari perspektif hukum, akademisi Business Law Department Universitas Bina Nusantara, Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H., mengingatkan bahwa kebocoran data tidak hanya berdampak pada reputasi perusahaan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
Bambang menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Kewajiban perusahaan dalam pengelolaan data mencakup seluruh tahapan pemrosesan, mulai dari pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengiriman, hingga penghapusan.
Perusahaan juga perlu membangun tata kelola data atau data governance yang meliputi penilaian risiko, pengamanan sistem, pembatasan akses, dokumentasi pemrosesan, serta mekanisme pemberitahuan apabila terjadi kebocoran data sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Bambang, fungsi hukum dan teknologi informasi harus berjalan beriringan sebagai bagian dari sistem pengendalian risiko perusahaan.
Kenalkan Konsep Pertahanan Siber Terintegrasi
Perspektif teknologi digital disampaikan Ketua Umum Indonesia Real World Asset Tokenization Association (IRWATA), Co-Founder dan COO Nusantara.finance, sekaligus Co-Founder Farmsent.io, Moch. Sabdo Yusmintiarto.
Sabdo memperkenalkan konsep The Sovereign Cyber Defense Triad, yaitu pendekatan pertahanan siber yang mengintegrasikan Honeycomb Database, AI Sentinel otonom, serta Sovereign Intranet dan Distributed Ledger Technology (DLT).
Menurutnya, ketergantungan pada arsitektur digital yang terlalu terpusat dapat menciptakan single point of failure, yakni satu titik kegagalan yang berpotensi mengganggu banyak layanan sekaligus.
Karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan arsitektur digital yang lebih tangguh dan terdistribusi, serta memiliki kemampuan mendeteksi dan merespons ancaman secara otomatis.
“Kedaulatan siber bukan sekadar membeli perangkat lunak antivirus termahal, melainkan merombak fondasi. Mulai dari siapa yang menguasai data, siapa yang memegang kendali algoritma AI, dan di mana buku besar kekayaan bangsa ini dicatat,” ujar Sabdo.
Keempat perspektif yang disampaikan dalam forum tersebut menunjukkan bahwa mitigasi perang siber membutuhkan pendekatan menyeluruh. Penguatan teknologi perlu berjalan bersama tata kelola perusahaan, kepatuhan hukum, kesiapan sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan pemerintah dan perguruan tinggi.
Bagi pelaku usaha, langkah awal mitigasi dapat dimulai dengan memetakan layanan dan data paling kritis, mengevaluasi akses karyawan maupun vendor, menerapkan autentikasi multifaktor, menguji pencadangan data, serta menyusun prosedur penanganan insiden darurat.
Pelatihan karyawan juga diperlukan agar mereka mampu mengenali ancaman seperti *phishing*, rekayasa sosial, dan berbagai bentuk manipulasi digital lainnya.
Selain itu, kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi dapat memperkuat kesiapan perusahaan melalui pengembangan talenta digital, laboratorium simulasi, serta pengujian bersama terhadap berbagai skenario gangguan operasional.
Melalui forum tersebut, SyaREA World dan Gema Bela Negara mendorong agar keamanan siber menjadi bagian dari strategi bisnis dan investasi jangka panjang. SyaREA World juga memperkenalkan program “AI for Business Owners” sebagai salah satu solusi yang ditawarkan kepada pelaku usaha.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: