Kabar 'Pegasus' Masuk ke Indonesia Bikin Publik Khawatir, Pengamat Minta DPR Ambil Tindakan: Jangan Takut!

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat meminta DPR RI ambil tindakan terkait kekhawatiran publik soal masuknya “Pegasus” ke Indonesia.

Achmad menegaskan masalah ini berkaitan dengan publik sehingga DPR tak perlu takut untuk memanggil pihak-pihak terkait yang diduga punya keterkaitan dengan pegasus ini.

“DPR perlu memanggil PT MANDALA WANGI KREASINDO, POLISI DAN BIN untuk menjelaskan keberadaan pegasus di Indonesia. Bila ternyata benar sudah disalahgunakan maka harus ada pemberian sanksi kepada pihak yang menyalahgunakan tersebut,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Jumat (16/6/23).

Untuk diketahui, Pegasus merupakan alat canggih yang memiliki kemampuan di antaranya adalah kemampuan infiltasi ke perangkat elektronik berbasis Internet milik target tanpa terdeteksi, setelah masuk, malware Pegasus akan menguasai perangkat dan semua akun media sosial target kemudian pegasus mampu menyedot semua data perangkat dan akun media sosial target dan dapat mengaktivasi kamera dan mikrofon serta GPS target.

Baca Juga: BSI Kena Serangan Siber, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK: Cybersecurity Harus Jadi Prioritas

Achmad menilai ancaman Pegasus ini tak bisa dianggap remeh karena dengan spesifikasi kemampuan demikian, terdapat ancaman yang mungkin akan mengarah ke warga di Indonesia.

“Ada tiga bahaya jika perangkat pegasus tersebut benar-benar sudah masuk ke Indonesia,” ujar Achmad.

“Bahaya bagi kebebasan warga negara, bahaya bagi kehidupan berpolitik dan bahaya bagi kalangan bisnis dan investasi,” tambahnya.

Investigasi dari Indonesialeaks.com menyebutkan bahwa NSO Group Technologies Israel pernah mengirim pegasus ke entitas bisnis di Indonesia yaitu PT Mandala Wangi Kreasindo melalui bandar udara Soetta pada 15 September 2020.

Pengiriman tersebut berasal dari Q Cyber Technologies (NSO Group) yang dibungkus produk elektronik Dell, mulus masuk ke Indonesia tanpa ada halangan sama sekali.

Achmad menilai jika pegasus tidak digunakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Polisi dan BIN maka masuknya pegasus ke Indonesia adalah sangat berbahaya bagi semua orang termasuk politisi, aktivis, kritikus dan para entitas bisnis.

Baca Juga: Hindari Cyberbullying dan Kenali Bentuknya Agar Tidak Jadi Pelaku

Bahkan bila APH mengakui menggunakan pegasus itu pun tidak bisa dinilai aman karena DPR dan Pemerintah belum pernah menyepakati bagaimana aturan main penggunaan alat canggih tersebut.

“Alat ini rentan digunakan untuk kepentingan pribadi, partai tertentu dan kelompok tertentu daripada digunakan untuk kepentingan publik dan kepentingan negara,” jelasnya.

“Kedepan, semua alat canggih seperti pegasus bila benar digunakan oleh Pemerintah ataupun lembaga negara lian, maka perlu pengawasan yang ketat dan SOP yang melibatkan lembaga yudikatif agar hak asasi warga negara tidak dicederai dengan keberadaan alat tersebut,” tambahnya.

DPR RI Harus Ambil Tindakan

Menurut Achmad, investigasi indonesialeak perlu dikembangkan oleh DPR karena kecanggihan alat tersebut yang bila digunakan oleh kalangan swasta maka semua rahasia percakapan warga negara termasuk aktivis, politisi dan bisnisman dapat disalahgunakan.

Ia menegaskan isu pegasus adalah isu kebijakan publik sehingga tidak perlu DPR takut akan dengan siapapun untuk membela publik. DPR menurutnya harus memanggil sejumlah pihak seperti PT Mandala Wangi Kreasindo yang diduga membeli Pegasus, serta aparat.

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

“DPR perlu memanggil PT MANDALA WANGI KREASINDO, POLISI DAN BIN untuk menjelaskan keberadaan pegasus di Indonesia. Bila ternyata benar sudah disalahgunakan maka harus ada pemberian sanksi kepada pihak yang menyalahgunakan tersebut,” ungkapnya.

“Kedepan, semua alat canggih seperti pegasus bila benar digunakan oleh Pemerintah ataupun lembaga negara lian, maka perlu pengawasan yang ketat dan SOP yang melibatkan lembaga yudikatif agar hak asasi warga negara tidak dicederai dengan keberadaan alat tersebut,” tambahnya.