Penanganan Karhutla Tak Cukup dengan Hukuman, Pembenahan Tata Kelola Lahan Dinilai Penting

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah potensi fenomena Super El Niño 2026 perlu diantisipasi melalui pendekatan yang menyeluruh. Penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang konsesi, tetapi juga harus disertai pembenahan tata kelola lahan, penguatan pencegahan, dan investigasi ilmiah terhadap setiap kasus kebakaran.

Pakar Ilmu Tanah IPB University, Dr. Basuki Sumawinata, mengatakan faktor alam dan aktivitas manusia sama-sama berperan dalam memicu karhutla. Menurutnya, fenomena Super El Niño dapat meningkatkan risiko kebakaran sehingga penyebab karhutla tidak bisa hanya dikaitkan dengan aktivitas manusia.

"Kondisi kemarau ekstrem memang meningkatkan risiko kebakaran, tetapi besarnya dampak sangat ditentukan oleh kondisi lahan, tutupan vegetasi, serta kesiapan manusia dalam melakukan pencegahan dan pengendalian," kata Basuki dalam keterangannya.

Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) sebelumnya memperingatkan fenomena El Niño yang diperkirakan mencapai intensitas ekstrem pada akhir 2026 berpotensi menjadi salah satu yang terkuat sejak 1950. Anomali suhu permukaan laut di Pasifik tropis diproyeksikan mencapai 3,7 derajat Celsius di atas normal.

Kondisi tersebut tergambar dalam peta suhu global yang didominasi warna merah, mencerminkan semakin menguatnya fenomena El Niño.

Basuki menjelaskan, Indonesia memiliki karakteristik kebakaran yang berbeda dibandingkan sejumlah negara lain, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat. Persoalan karhutla di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan luas wilayah yang terbakar, tetapi juga produksi asap pekat yang dapat menyebar ke wilayah sangat luas, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan melintasi batas negara.

Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah karakteristik tanah dan tutupan vegetasi. Tanah organik atau gambut, tanah mineral dengan lapisan serasah tebal, serta kawasan yang didominasi semak belukar dan rumput rawa sangat rentan terbakar ketika mengalami kekeringan.

Menurut Basuki, kebakaran pada vegetasi rumput rawa dan belukar dapat menghasilkan partikel arang berukuran sangat halus. Partikel tersebut mudah terangkat ke udara akibat tiupan angin dan dapat bertahan cukup lama di atmosfer sehingga memperluas penyebaran asap.

Ia juga menyoroti kondisi kawasan hutan yang secara administratif ditetapkan sebagai kawasan hutan, tetapi secara faktual tidak lagi memiliki tutupan hutan alami.

Dalam praktiknya, kebakaran di kawasan hutan tidak selalu berarti kebakaran pepohonan. Sebagian kebakaran justru terjadi pada lahan terbuka, padang rumput rawa, dan kawasan belukar yang telah kehilangan vegetasi hutan aslinya.

Kawasan rawa musiman juga menjadi salah satu ekosistem yang rentan mengalami kebakaran, terutama ketika terjadi kemarau panjang dan fenomena El Niño.

Basuki menegaskan, kebakaran yang sulit dipadamkan tidak selalu terjadi di lahan gambut. Tanah mineral yang ditumbuhi belukar dan memiliki lapisan serasah tebal juga dapat mengalami kebakaran yang sulit dikendalikan serta menghasilkan asap pekat.

Karena itu, penanganan karhutla yang terlalu berfokus pada lahan gambut berisiko mengabaikan karakteristik ekosistem lain yang juga memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Terkait penanganan karhutla, Basuki menilai penegakan hukum yang hanya berfokus pada perusahaan pemegang konsesi tidak cukup efektif apabila tidak disertai investigasi ilmiah mengenai asal mula dan penyebab kebakaran.

Menurutnya, keberadaan titik panas atau hotspot di suatu wilayah tidak serta-merta membuktikan pihak yang menyebabkan kebakaran. Diperlukan penelitian untuk mengetahui sumber api, arah dan pola pergerakan kebakaran, aktivitas manusia di sekitar lokasi, hingga faktor yang menyebabkan upaya pemadaman tidak berhasil.

Ia juga mempertanyakan perhatian publik dan pemberitaan yang dinilai lebih banyak diarahkan kepada korporasi. Padahal, kebakaran di kawasan hutan lindung, taman nasional, dan suaka margasatwa juga perlu mendapatkan pemeriksaan yang sama.

"Kalau kawasan hutan, termasuk taman nasional dan suaka margasatwa, terbakar dalam luasan besar, semuanya juga harus diperiksa. Apakah ada aktivitas ilegal, apakah ada aktivitas manusia, dan apa penyebabnya? Jangan sampai penanganannya hanya diarahkan kepada satu kelompok," ujarnya.

Basuki menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Seluruh pihak yang menguasai atau bertanggung jawab atas suatu kawasan perlu diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menghadapi ancaman Super El Niño, ia mendorong pemerintah, perusahaan, masyarakat, akademisi, TNI-Polri, dan organisasi lingkungan untuk memperkuat kolaborasi dalam pencegahan serta penanggulangan kebakaran.

Kesiapan sarana dan prasarana pencegahan, sistem deteksi dini, serta organisasi pemadaman yang terkoordinasi menjadi faktor penting. Menurutnya, upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya di kawasan yang berada di bawah pengelolaan perusahaan.

Baca Juga: Banjir hingga Karhutla Bisa Guncang Perbankan, Ini Peringatan OJK

Basuki juga menekankan pentingnya penelitian yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil investigasi mengenai penyebab kebakaran perlu disampaikan secara hati-hati agar dugaan tidak langsung berkembang menjadi tuduhan yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penanganan maupun perumusan kebijakan.

Ia menilai keberhasilan penanganan karhutla tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya izin yang dicabut atau pihak yang dijatuhi hukuman.

Menurutnya, ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah kemampuan mencegah kebakaran, mempercepat pemadaman, memulihkan ekosistem, serta memastikan seluruh pihak bertanggung jawab terhadap lahan yang dikuasainya.