Polri Tolak Uji Ulang Ijazah Jokowi, Permintaan Roy Suryo Lewat Refly Harun Tak Digubris?

Kepolisian menegaskan tidak ada alasan untuk melakukan uji forensik ulang terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Polri menyatakan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut telah dilakukan sesuai prosedur oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

Penegasan itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (12/11/2026).

Menurut Trunoyudo, hasil pemeriksaan forensik ijazah Jokowi telah dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dokumen tersebut juga menjadi bagian dari kelengkapan berkas perkara yang telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

“Hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa pemeriksaan forensik terhadap dokumen ijazah Jokowi tidak perlu diulang karena proses pengujian sebelumnya telah dilaksanakan.

“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” katanya.

Pernyataan Polri tersebut muncul setelah tim kuasa hukum Roy Suryo mengajukan permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang ijazah fisik Jokowi kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Permohonan itu disampaikan Refly Harun sebelum sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ditutup pada Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Jokowi Punya Ponsel Pribadi tapi Tak Bisa WhatsApp, Ajudan Bongkar Cara Sang Mantan Presiden Berkomunikasi

"Sebelum ditutup, kami ada ingin menyampaikan satu surat yang perihalnya adalah permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Joko Widodo, dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang telah terbit pada bulan November 1985," kata Refly.

Surat permohonan tersebut tidak hanya ditujukan kepada majelis hakim PN Jakarta Timur. Tim kuasa hukum Roy Suryo juga mengirimkan tembusan kepada sejumlah lembaga dan pejabat negara, termasuk Mahkamah Agung (MA) serta Presiden Prabowo Subianto.