RI dan Republik Kongo Jajaki Investasi Kehutanan, dari Kayu hingga Mangrove

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjajaki penguatan kerja sama dengan Republik Kongo untuk memperluas akses pasar produk kayu lestari, memperkuat ketertelusuran rantai pasok, serta membuka peluang investasi hijau di sektor kehutanan.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki membahas sejumlah agenda tersebut dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo Rosalie Matondo di Paviliun Indonesia, sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turki, Selasa (10/11/2026).

“Sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia, Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global yang khas. Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi kita dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” ujar Rohmat.

Salah satu agenda utama pembahasan adalah penguatan Broader Market Recognition Coalition (BMRC), koalisi negara produsen kayu tropis yang dibentuk pada 2023 oleh Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia.

Koalisi tersebut mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap sistem pengelolaan hutan lestari di negara-negara produsen. Melalui kerja sama tersebut, Indonesia dan negara anggota lainnya ingin mendorong pasar konsumen internasional mengurangi hambatan nontarif terhadap produk hutan lestari yang telah terverifikasi.

Menurut Rohmat, penyatuan suara negara produsen diperlukan agar produk kayu yang memenuhi standar legalitas dan kelestarian memperoleh akses pasar yang lebih setara.

Perkuat ketertelusuran rantai pasok kayu

Selain akses pasar, Indonesia dan Republik Kongo menjajaki kerja sama teknis untuk memperkuat sistem ketertelusuran produk hutan, mulai dari sumber bahan baku hingga pasar.

Indonesia menawarkan pengalaman penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sebagai salah satu rujukan teknis. Republik Kongo sebelumnya juga telah menyampaikan minat untuk mempelajari sistem tersebut, termasuk mekanisme penelusuran kayu.

“Perdagangan kayu internasional yang kredibel harus ditopang oleh transparansi dan legalitas yang dapat diverifikasi. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat membangun rantai pasok yang akuntabel, memperkuat kepercayaan pasar global, dan menunjukkan komitmen kami memerangi pembalakan liar,” kata Rohmat.

Kedua negara juga membahas penguatan hubungan kelembagaan melalui pertukaran informasi dan kerja sama teknis yang lebih terstruktur. Ruang lingkupnya mencakup berbagi data, metodologi inventarisasi hutan, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, serta praktik tata kelola hutan lestari.

Di luar perdagangan kayu, Indonesia dan Republik Kongo turut membahas peluang investasi hijau pada rantai nilai kehutanan berkelanjutan, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Kerja sama gambut dan mangrove

Dalam pengelolaan gambut, Rohmat mengajak Republik Kongo mempercepat operasionalisasi International Tropical Peatland Center (ITPC). Pusat kerja sama tersebut diinisiasi Indonesia, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo sebagai tindak lanjut Brazzaville Declaration yang ditandatangani pada Maret 2018.

Melalui penguatan ITPC, kedua negara diharapkan dapat mempercepat riset bersama, menyelaraskan praktik pengelolaan gambut, serta mengembangkan pembiayaan iklim yang inovatif. ITPC diarahkan menjadi pusat rujukan global untuk konservasi gambut tropis dan pengurangan emisi.

Rohmat juga memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru dibentuk Indonesia. Pemerintah menawarkan kerja sama konservasi mangrove, pertukaran keahlian restorasi lahan basah, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.

“Indonesia tetap berkomitmen pada kemitraan yang berlandaskan saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang terukur. Mari kita pastikan hutan tropis kita terus menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan bagi rakyat kita,” pungkas Rohmat.

Meski demikian, pembahasan tersebut masih berupa penjajakan kerja sama. Keterangan Kementerian Kehutanan belum merinci nilai investasi, target perdagangan kayu, jadwal pelaksanaan program, maupun bentuk kesepakatan konkret yang akan dijalankan kedua negara.