Kemenkeu Yakin Gejolak Politik Tak Goyahkan Rating Utang RI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis gejolak politik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir tidak akan langsung memengaruhi peringkat utang atau sovereign rating Indonesia. Pemerintah menilai lembaga pemeringkat internasional akan melihat kondisi secara menyeluruh, terutama fundamental ekonomi dan stabilitas dalam jangka panjang.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Hidayat Amir mengatakan, stabilitas politik memang menjadi salah satu komponen penilaian lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings. Namun, penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada gejolak dalam periode singkat.

“Saya sih cukup confidence, kalau kita lihat kita biasa mengelola. Indonesia maksudnya sudah matang demokrasinya,” kata Amir saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan menangani konflik juga menjadi bagian dari penilaian. Amir menilai kondisi demokrasi Indonesia masih berjalan baik sehingga pemerintah tetap optimistis terhadap penilaian lembaga pemeringkat.

“Untuk rating, tidak memberikan dampak hanya penilaian dari sisi short period itu. Mereka pasti akan melihat fundamental itu,” tuturnya.

Ia menambahkan, lembaga pemeringkat akan melakukan asesmen secara menyeluruh sebelum menentukan penilaian terhadap peringkat utang suatu negara.

“Akan ada review setelah ada rating. Tapi kan akan ada asesmen. Mereka pasti akan lihat secara keseluruhan,” tegas Amir.

Meski demikian, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai ketidakpastian politik tetap berpotensi memengaruhi kepercayaan pasar dan pelaku usaha. Menurutnya, gejolak yang berlangsung berkepanjangan dapat meningkatkan persepsi risiko terhadap Indonesia.

Dipo bahkan menilai kondisi tersebut berpotensi menekan peringkat utang Indonesia, mengingat tata kelola dan stabilitas politik menjadi komponen penting dalam metodologi Fitch Ratings.

“Sangat bisa (turun rating), karena tata kelola dan stabilitas politik atau structural features memang punya bobot paling besar dalam metodologi Fitch,” ungkap Dipo.

Selain risiko penurunan peringkat, ketidakpastian politik juga dapat mendorong investor meminta premi risiko lebih tinggi. Dampaknya, imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) berpotensi meningkat.

“Kalau yield sovereign bond naik, maka biaya pinjaman perbankan naik seperti kartu kredit, kredit usaha, kredit UMKM, dan lainnya dan beban APBN semakin besar,” ujarnya.

Dipo memberikan ilustrasi, apabila imbal hasil SBN tenor lima tahun yang sebelumnya berada di level 7,44% meningkat menjadi 7,75% akibat gejolak politik berkepanjangan, pemerintah akan menanggung biaya bunga utang yang lebih besar.

Dalam metodologi pemeringkatan Fitch, indikator tata kelola Bank Dunia atau World Bank Governance Indicators (WBGI) menjadi salah satu komponen utama dalam Sovereign Rating Model (SRM). Fitch juga menggunakan penilaian kualitatif untuk memperhitungkan risiko politik yang belum sepenuhnya tercermin dalam indikator tersebut.

Baca Juga: Menkeu: Anggaran MBG Telan Rp173,21 T per Oktober 2026

Baca Juga: Menkeu: Dana Karhutla Baru Digunakan Rp1,17 Triliun, dari Total Rp5,11 Triliun

Fitch menyebut WBGI komposit memiliki bobot terbesar, yakni 18,1%, dibandingkan faktor lainnya dalam SRM. Indikator tersebut dinilai memiliki daya penjelas tertinggi terhadap portofolio peringkat negara yang ditetapkan Fitch selama 15 tahun terakhir.

Adapun Fitch Ratings pada Maret 2026 mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB atau masih dalam kategori layak investasi (investment grade). Namun, lembaga tersebut merevisi prospek atau outlook peringkat utang jangka panjang Indonesia dalam mata uang asing menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Perubahan outlook tersebut antara lain berkaitan dengan kekhawatiran Fitch terhadap arah kebijakan pemerintah, termasuk target pertumbuhan ekonomi 8% dan peningkatan belanja sosial. Fitch menilai kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan keuangan.

Fitch juga menyoroti rencana revisi Undang-Undang Keuangan Negara yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Revisi tersebut dinilai berpotensi membuka ruang pelonggaran batas defisit anggaran yang selama ini dijaga maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).