Elite Gerindra Klaim Sesuai Undang-Undang, Prabowo Tak Harus Ambil Pengganti Gibran dari Koalisi

Elite Partai Gerindra dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan calon wakil presiden pengganti harus berasal dari partai politik pengusung dari Presiden Prabowo Subianto.

Muzani mengatakan ia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di dalamnya, konstitusi hanya mengatur hak prerogatif presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat tanpa membatasi latar belakang asal calon tersebut.

Baca Juga: Tekan Kasus Keracunan, Diam-diam Gibran Punya Jasa Penting di Balik Penyusunan Juknis Baru MBG

“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama,” kata Muzani dikutip Sabtu (14/11/2026).

Ia menekankan bahwa penjelasan di dalam konstitusi sama sekali tidak mencantumkan syarat bahwa dua nama yang diajukan oleh kepala negara wajib berasal dari barisan partai koalisi pendukung pemerintah.

“Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang itu," terang Muzani.

Kendati secara konstitusional tidak ada keharusan untuk mengambil figur dari internal koalisi, ia memperkirakan bahwa faktor partai-partai pengusung tetap akan menjadi bagian dari kalkulasi presiden sebelum menentukan dua nama yang akan diserahkan ke MPR.

“Saya kira presiden mempertimbangkan itu,” tutur Muzani.

Sebelumnya Politikus Muda Gibran Rakabuming Raka secara resmi meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.

"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," kata Gibran.

Adapun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak tstana maupun partai koalisi mengenai siapa dua nama yang akan secara resmi disetorkan presiden untuk dipilih sesuai mekanisme ketatanegaraan.

Elite Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad juga tak memberikan banyak tanggapan ketika diminta untuk memberikan bocoran terkait sikap internal koalisi pemerintahan dalam menggodok nama pengganti dari Gibran.

Alih-alih menyebutkan inisial atau mengerucutkan kriteria kandidat, ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai figur pengganti sama sekali belum masuk ke dalam agenda prioritas elite saat ini.

Baca Juga: Gibran Akhirnya Jatuh, Cak Imin: Ternyata Hari Ini Tercapai Juga

“Itu masih jauh kalau bicara nama,” tegas Dasco.