Kata Siapa Jalan Politik Jokowi Sudah Berakhir? Pakar: Kalau Tentara Jatah Matinya Cuma Sekali, Politisi Bisa Berkali-kali'

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia sekaligus Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Burhanuddin Muhtadi, menilai pernyataan Gibran Rakabuming Raka dalam pidato pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden menyiratkan kekecewaan terhadap minimnya perlindungan politik saat menghadapi tekanan hukum dan politik.

Burhanuddin menyoroti pernyataan Gibran yang menyinggung pengorbanan politiknya ketika menerima pinangan menjadi calon wakil presiden pada 2023.

Menurutnya, ada pesan tersirat mengenai tidak adanya proteksi politik yang cukup dari pihak Presiden Prabowo Subianto dan partai koalisinya.

"Bagi Pak Jokowi, apalagi ini untuk anaknya, kok tidak ada proteksi politik yang memagari," kata Burhanuddin dalam siniar Tutur.

Pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional.

Keputusan tersebut berlangsung di tengah tekanan politik berupa pengajuan hak menyatakan pendapat oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi, serta polemik hukum terkait surat keterangan ijazah di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam pidato perpisahannya, Gibran menegaskan bahwa jabatan merupakan titipan sementara. Ia juga membantah pengunduran dirinya berkaitan dengan persoalan ijazah dan sempat menyinggung pengorbanan yang dilakukannya ketika memutuskan menjadi cawapres pada Pilpres 2024.

Selain menyoroti pernyataan Gibran, Burhanuddin turut mengulas sikap politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terhadap program-program yang berpihak kepada rakyat.

Menurut Burhanuddin, pernyataan tersebut mengandung catatan penting karena dukungan Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo disertai penekanan pada program yang pro rakyat.

"Tapi kan tidak berhenti 'mendukung Program Pak Prabowo', ada koma 'yang pro rakyat'," jelasnya.

Burhanuddin menilai sikap politik Jokowi sangat dipengaruhi oleh sentimen dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Karena itu, pemerintahan Prabowo dinilai tidak bisa sepenuhnya merasa aman apabila tingkat kepuasan publik terhadap program-program pemerintah mengalami penurunan.

Menurut analisisnya, kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan 'Geng Solo' untuk kembali mendapatkan relevansi dalam peta politik nasional, terutama menjelang kontestasi elektoral mendatang.

"Bisa jadi Pak Jokowi akan melakukan 'riding the wave' terhadap ketidakpuasan terhadap program Pak Prabowo," jelasnya.

Burhanuddin juga menyoroti perubahan posisi politik Prabowo setelah Gibran tidak lagi berada di pemerintahan. Menurutnya, selama ini keberadaan Gibran dapat menjadi semacam bemper politik ketika pemerintahan menghadapi kritik terkait kinerja dan kebijakan.

Ia mengingatkan, sebelumnya kritik terhadap pemerintahan Prabowo masih dapat dikaitkan dengan pengaruh rezim sebelumnya. Namun, setelah Gibran tidak lagi berada dalam pemerintahan, alasan tersebut dinilai tidak lagi memiliki relevansi yang sama.

"Kalau sebelumnya, Rocky Gerung saja bilang ini karena pengaruh rezim sebelumnya makanya diperlukan radical break, kalau sekarang kan orangnya (Gibran-red) sudah tidak ada," tutup Burhanuddin.

Terakhir, peraih PhD di Australian National University itu menjelaskan kalau Jokowi tidak serta merta 'habis' dalam kancah politik nasional, mengingat Jokowi adalah tipe politikus yang punya 'nafas panjang' untuk tarung secara marathon.

"Pak Jokowi itu politisi, kalau tentara itu hanya punya kesempatan mati sekali, kalau politisi itu bisa berkali-kali dan Pak Jokowi itu pelari marathon, dia bisa," jelasnya.