Terseret Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi 21 Tahun, Bupati Kupang Yosef Lede Dapat Peringatan Keras
Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Bupati Kupang, Yosef Lede, dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) atas dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi pada Rabu (11/11/2026), sementara laporan resmi dari korban baru disampaikan sehari setelahnya, Kamis (12/11/2026).
Perkara ini turut menjadi perhatian Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia menyatakan telah menghubungi Kapolda NTT untuk memastikan penanganan kasus dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Yosef berjalan hingga tuntas.
Habiburokhman menekankan agar aparat penegak hukum bersikap adil dan tidak memberikan keistimewaan kepada seseorang hanya karena memiliki jabatan atau kedudukan tertentu.
Ia bahkan meminta hukuman maksimal apabila dugaan pemerkosaan tersebut nantinya terbukti melalui proses hukum.
"Kelak, kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku," kata Habiburokhman, dikutip dari Antara, Senin (16/11).
Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra membenarkan adanya laporan dari korban. Aduan tersebut telah tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Berdasarkan keterangan kepolisian, dugaan tindak pidana itu berlangsung di sebuah kompleks rumah dinas yang berada di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026).
Sebelum kejadian, korban bersama beberapa saksi mendatangi tempat tersebut setelah mendapatkan informasi mengenai adanya tawaran pekerjaan.
Namun, setibanya di lokasi, korban diduga mengalami tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh Yosef. Dalam situasi tersebut, korban sempat meminta bantuan kepada seseorang yang kemudian menjadi saksi. Ia juga meminta agar dijemput untuk segera meninggalkan tempat kejadian.
Baca Juga: Kader Gerindra, Begini Kronologi Dugaan Bupati Kupang Perkosa Mahasiswi: Berkedok Tawaran Kerja
Henry memastikan laporan tersebut kini ditangani oleh Polda NTT dengan mengutamakan prinsip profesionalitas, objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas.
Dalam proses penyelidikan dan penanganannya, kepolisian turut memastikan perlindungan terhadap hak-hak korban sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait: