Habiburokhman Ungkap Alasan ICW Tak Diundang Bahas UU Perampasan Aset, Singgung 90 Pihak
Kredit Foto: Andi Hidayat
Sebanyak 90 pihak disebut mengajukan diri untuk menjadi narasumber dalam pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset di DPR RI. Namun, hanya 87 pihak yang dapat diakomodasi karena keterbatasan waktu, sementara pihak lainnya diminta menyampaikan masukan secara tertulis.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, DPR memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk memberikan masukan. Dia menyebut Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber maupun mengirimkan masukan tertulis.
"Kalau soal ICW gak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber, setidaknya ada 90 pihak tetapi yang bisa terakomodir cuma 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi," jelas Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Dia kemudian menegaskan bahwa ICW tidak pernah mengajukan diri untuk mengikuti pembahasan tersebut. Menurutnya, mengundang ICW tanpa mekanisme pengajuan yang sama justru berpotensi tidak adil bagi pihak lain yang telah lebih dahulu mendaftar.
"Masalahnya ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan, tapi belum sempat diundang, mereka juga tidak mengirim masukan tertulis," lanjutnya.
Penjelasan itu disampaikan Habiburokhman setelah ICW melaporkan persoalan pembentukan UU Perampasan Aset ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Menanggapi laporan tersebut, dia mengaku tidak mempermasalahkan langkah yang ditempuh organisasi masyarakat sipil itu.
Baca Juga: Anggota DPR Duga Penyadapan Prabowo Bermotif Ambil Alih Kekuasaan yang Sah, Sebut Ada Persekongkolan
"Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," kata Habiburokhman.
Selain persoalan keterlibatan narasumber, Habiburokhman juga menyebut proses pembahasan undang-undang telah dilakukan secara terbuka. Dia mengatakan berbagai rapat, mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, rapat panja, hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, dapat disaksikan melalui siaran TV Parlemen dan kanal YouTube Parlemen.
DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026). Undang-undang tersebut disahkan setelah melalui proses panjang selama 18 tahun.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama