Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ahmad Khozinudin: Gibran Jadi Beban Rakyat, Senayan Malah Bersorak

        Ahmad Khozinudin: Gibran Jadi Beban Rakyat, Senayan Malah Bersorak Kredit Foto: Ist
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden menuai kritik tajam. Koordinator Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin menilai langkah tersebut tidak sepatutnya langsung dipandang sebagai sikap kesatria ataupun bentuk kenegarawanan.

        Di balik narasi pengunduran diri yang seolah menunjukkan kebesaran hati seorang pejabat negara, ia justru menyoroti konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat. Menurutnya, Gibran memilih mundur secara sukarela dan kini negara tetap berkewajiban memberikan sejumlah hak keuangan dan fasilitas kepada mantan wakil presiden.

        Baca Juga: Dedi Mulyadi Jawab Isu Dirinya Jadi Pengganti Gibran: 10 November Saya Diundang ke Istana...

        Kondisi tersebut dinilai ironis karena masyarakat justru berpotensi menanggung konsekuensi finansial dari berakhirnya masa jabatan politikus muda itu, sementara persoalan pertanggungjawaban konstitusionalnya dinilai belum diselesaikan.

        "Mundurnya Gibran otomatis membuat rakyat menjadi terbebani, karena harus menanggung hak keuangan negara untuk mantan Wapres," kata Khozinudin dikutip Senin (16/11/2026).

        Khozinudin juga melontarkan sindiran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menilai lembaga legislatif seharusnya menjalankan fungsi pengawasan secara serius, terutama apabila terdapat persoalan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang wakil presiden.

        Menurutnya, Senayan semestinya mengawal usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Tapi mereka justru memberikan kesan mendukung narasi pengunduran diri Gibran.

        Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan salah satu hak anggota dewan yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat negara sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

        Menurutnya Khozinudin, proses politik dan konstitusional semestinya tidak dihentikan begitu saja hanya karena muncul wacana pengunduran diri. Ia bahkan menilai respons anggota dewan terhadap isu tersebut justru memperlihatkan sikap yang bertolak belakang dengan fungsi pengawasan parlemen.

        "Sayangnya mereka ikut bersorak sorai atas kemunduran Gibran," tutur Khozinudin.

        Salah satu poin utama yang menjadi perhatian advokat tersebut adalah konsekuensi hukum dan keuangan apabila politikus muda itu mengakhiri masa jabatannya melalui pengunduran diri secara sukarela.

        Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden, pejabat yang berhenti dengan hormat tetap memiliki hak atas sejumlah fasilitas dan tunjangan setelah tidak lagi menjabat.

        Dalam ketentuan tersebut, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk dalam kategori berhenti dengan hormat. Artinya, Gibran usai mengundurkan diri, tetap memperoleh hak keuangan sebagai mantan wakil presiden.

        Salah satu hak tersebut adalah uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Dengan asumsi gaji pokok wakil presiden sekitar Rp20,16 juta per bulan, nominal pensiun yang diterima berada pada angka tersebut.

        Besaran pensiun ini tidak ditentukan berdasarkan panjang atau pendeknya masa jabatan. Dengan demikian, masa jabatan yang relatif singkat tidak serta-merta menghilangkan hak pensiun apabila persyaratan hukum untuk berhenti dengan hormat terpenuhi.

        Berdasarkan ketentuan yang sama, mantan wakil presiden juga berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya dari negara. Ketentuan tersebut memiliki batas maksimal luas tanah dan bangunan masing-masing 1.500 meter persegi.

        Selain rumah, tersedia pula fasilitas satu unit kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya. Negara juga menanggung sejumlah kebutuhan rumah tangga dan kesehatan mantan wakil presiden beserta keluarganya. Fasilitas tersebut mencakup biaya listrik, air, telepon serta pembiayaan perawatan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

        Fasilitas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) juga menjadi bagian dari hak yang melekat pada mantan wakil presiden.

        Sebaliknya, apabila seorang wakil presiden diberhentikan secara tidak dengan hormat melalui mekanisme pemakzulan, hak pensiun dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut tidak diberikan.

        Hal ini merujuk pada Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 yang mengatur bahwa hak pensiun serta hak keuangan dan administratif diberikan kepada presiden maupun wakil presiden yang berhenti dengan hormat.

        Sebelumnya meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

        Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.

        Baca Juga: Pendukung Gibran Terlalu Penakut, Geisz Chalifah: Jangan Cuma Teriak Zalim, Sebut Orangnya

        "Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," kata Gibran.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Aldi Ginastiar
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: