Pengamat Soroti Potensi Ekonomi Digital ASEAN US$2 Triliun, Singapura Bisa Lebih Diuntungkan dari DEFA
Kredit Foto: Unsplash/Campaign Creators
Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (ASEAN Digital Economy Framework Agreement/DEFA) dinilai belum tentu memberikan manfaat ekonomi secara merata bagi seluruh negara anggota. Ketimpangan infrastruktur digital dan kesiapan regulasi berpotensi membuat Singapura menjadi negara yang paling diuntungkan dari implementasi kesepakatan tersebut.
Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan, proyeksi potensi ekonomi digital ASEAN yang disebut Presiden Indonesia Prabowo Subianto dapat mencapai US$2 triliun atau setara Rp36.470 triliun masih perlu dibuktikan melalui dokumen dan perhitungan yang jelas.
"Hingga saat ini, saya belum menemukan dokumen DEFA terkait dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang disebutkan mencapai US$2 triliun. Jadi klaim tersebut masih harus dibuktikan terlebih dahulu karena saya khawatir nilai yang tercipta tidak sesuai," ujar Nailul kepada Warta Ekonomi, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, Nailul melihat prospek ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara memang menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi mendorong peningkatan tersebut, mengingat besarnya jumlah penduduk dan penetrasi internet.
Menurutnya, sektor pembayaran digital dapat menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam persaingan ekonomi digital regional. Keberadaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berpeluang memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem pembayaran lintas negara di ASEAN.
Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya diikuti kemampuan Indonesia untuk menguasai sektor teknologi lainnya. Nailul menilai Indonesia masih berisiko hanya menjadi pasar bagi produk dan layanan digital negara lain, terutama dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI).
"Salah satu sektor yang bisa menjadi pendorong adalah sektor pembayaran. Indonesia dengan QRIS-nya bisa jadi pemain utama pembayaran di ASEAN. Selain itu, nampaknya Indonesia hanya akan jadi konsumen saja. Apalagi AI yang mana Indonesia masih jauh untuk pengembangan AI," jelasnya.
Baca Juga: Prabowo: DEFA Berpotensi Buka Ekonomi Digital ASEAN Senilai Rp36.470 Triliun pada 2030
Lebih lanjut, Nailul menyoroti ketimpangan infrastruktur digital sebagai salah satu hambatan utama integrasi ekonomi digital ASEAN. Sejumlah negara di kawasan masih memiliki keterbatasan akses dan kualitas infrastruktur internet yang berdampak terhadap kesenjangan pemanfaatan teknologi.
Indonesia sendiri masih menghadapi persoalan wilayah yang belum terjangkau jaringan internet atau blind spot. Kondisi tersebut membuat kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan ekonomi digital belum tersebar secara merata.
Di sisi lain, Nailul menilai Singapura memiliki posisi lebih kuat untuk menangkap manfaat integrasi ekonomi digital ASEAN. Meski memiliki pasar domestik relatif kecil, negara tersebut telah menjadi basis operasional berbagai platform digital yang menjangkau pasar Asia Tenggara.
Banyak perusahaan digital asing memilih Singapura sebagai lokasi kantor regional ketika memasuki pasar ASEAN. Hal ini turut mendorong konsentrasi investasi digital di negara tersebut sehingga daya tarik investasinya lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
"Platform asing pun jika ingin masuk ke ASEAN, banyak yang berkantor di Singapore. Investasi pun akhirnya banyak dilakukan di Singapura. Maka, tidak heran, daya investasi digital di Singapura jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia," ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, perbedaan kesiapan regulasi antarnegara juga berpotensi menghambat pemerataan manfaat DEFA. Kesenjangan tersebut mencakup aturan mengenai iklim bisnis digital hingga perlindungan konsumen.
Nailul mencontohkan regulasi perlindungan data pribadi (PDP) yang menurutnya baru dimiliki oleh 5 negara ASEAN. Perbedaan standar perlindungan data tersebut dapat menciptakan ketimpangan dalam pengembangan aktivitas ekonomi digital lintas negara.
Ia mengingatkan bahwa integrasi pasar digital tanpa kesiapan infrastruktur dan regulasi yang memadai justru berisiko memperbesar kesenjangan antarnegara anggota.
"Saya khawatir, ketika dilakukan tanpa persiapan yang matang, DEFA justru tidak membawa dampak positif ke ekonomi digital negara ASEAN, kecuali Singapura," katanya.
Oleh karena itu, Nailul mendorong pemerintah Indonesia untuk memastikan adanya aturan main yang mampu melindungi kepentingan nasional dalam implementasi DEFA. Kebijakan tersebut perlu diarahkan agar integrasi ekonomi digital tidak hanya menguntungkan platform asing dan negara dengan ekosistem digital lebih maju.
"Indonesia harus membuat aturan main terkait dengan DEFA dan ekonomi digital yang membawa manfaat optimal bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha digital dalam negeri," tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Editor: Istihanah
Tag Terkait: