Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        BI-OJK Satukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Keuangan, Ini Tujuannya

        BI-OJK Satukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Keuangan, Ini Tujuannya Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi untuk penyelesaian sengketa konsumen sektor keuangan melalui pengintegrasian lembaga alternatif penyelesaian sengketa. 

        Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengatakan sinergi kedua otoritas melalui juklak tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih kuat dan berkelanjutan.

        Fili menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi peningkatan risiko penipuan digital. Upaya tersebut tidak hanya mencakup penanganan pengaduan, tetapi juga pelaporan, pemblokiran, hingga pemulihan dana milik korban.

        "Ini perlu diperkuat agar pelaporan, pemblokiran dan upaya pemulihan dana korban ini dapat berjalan dengan cepat," kata Fili dalam Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen 2027, Jakarta, Senin (16/11/2026).

        Ia menilai, perkembangan transaksi digital yang semakin pesat harus diimbangi dengan sistem perlindungan konsumen yang efektif.

        Sementara, Anggota Dewan Komisioner OJK Dicky Kartikoyono mengatakan, penguatan tersebut merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengharuskan penyatuan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran.

        Selama ini, penyelesaian sengketa di kedua sektor tersebut masih dilakukan melalui lembaga yang terpisah. Ke depan, keduanya akan diintegrasikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS Sektor Keuangan).

        "UU P2SK meminta supaya kita menyatukan antara sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran. LAPS-nya kita sebut LAPS Sistem Keuangan sesuai dengan amanah dari undang-undang P2SK," ujar Dicky dalam sambutanya. 

        Ia menjelaskan, mekanisme penyelesaian sengketa nantinya diawali dengan pengaduan konsumen kepada masing-masing lembaga jasa keuangan melalui mekanisme Internal Dispute Resolution (IDR).

        Apabila konsumen dan pelaku industri tidak mencapai kesepakatan melalui proses tersebut, persoalan dapat dilanjutkan ke LAPS untuk mendapatkan penyelesaian.

        Melalui mekanisme baru ini, penyelesaian sengketa tidak langsung diarahkan ke pengadilan. LAPS akan menjadi jalur alternatif untuk menangani persoalan perdata antara konsumen dan industri jasa keuangan.

        Dicky menambahkan, proses penyelesaian sengketa di LAPS akan melibatkan mediator, arbiter, dan adjudikator yang independen serta memiliki sertifikasi dan standar kompetensi tertentu.

        Dengan demikian, konsumen diharapkan memperoleh akses penyelesaian sengketa yang lebih terkoordinasi tanpa harus berpindah-pindah saluran pengaduan.

        "Yang penting konsumen tidak perlu pindah dari satu pintu ke pintu yang lain mengadu ini, mengadu itu. Bahkan redundant ngadu ke BI, ngadu ke OJK, ngadu ke Bapak-Ibu sekalian," jelasnya.

        Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, OJK dan BI juga menandatangani petunjuk pelaksanaan (juklak) bersama sebagai pedoman koordinasi kedua otoritas.

        Baca Juga: OJK Kasih Peringatan Keras, KTP Bisa Jadi Tiket Masuk Jebakan Pinjol

        Baca Juga: OJK Cabut Izin BPR Agritrans Batumarta, Bagaimana Nasib Nasabah?

        Pedoman tersebut mencakup koordinasi kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, pemberian perintah tertulis, hingga pelaksanaan kewenangan masing-masing otoritas dalam berkoordinasi dengan LAPS.

        Dicky menegaskan, penguatan LAPS menjadi bagian dari perubahan pendekatan perlindungan konsumen di sektor keuangan. Menurutnya, regulator dan industri tidak cukup hanya menangani pengaduan setelah konsumen mengalami kerugian, tetapi juga harus memastikan hak konsumen dapat dipulihkan melalui mekanisme penyelesaian yang adil.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Aryo Hadi Wibowo
        Editor: Dwi Aditya Putra

        Bagikan Artikel: