Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan: Elite Berantem, Tangisi Pejabat yang Kaya 7 Turunan, Sementara Cicilan Rumahmu Naik

        Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan: Elite Berantem, Tangisi Pejabat yang Kaya 7 Turunan, Sementara Cicilan Rumahmu Naik Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, mengkritik dinamika politik Indonesia yang dinilainya semakin menyerupai politik tontonan.

        Ia menggunakan istilah Romawi kuno Panem et Circenses atau roti dan sirkus untuk menggambarkan situasi ketika masyarakat disuguhi berbagai drama politik agar melupakan persoalan mendasar yang menyangkut hak dan kesejahteraan mereka.

        Dalam sebuah video yang merespons turbulensi politik belakangan ini, Media Wahyudi Askar mengatakan pertikaian antarelite politik pada akhirnya tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat.

        Hal itu mengomentari publik disuguhkan dengan drama ijazah Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi, hingga gosip-gosip siapa penggantinya.

        Sebaliknya, rakyat justru berisiko menjadi korban dari perebutan pengaruh dan kekuasaan di antara para pejabat.

        Ia mengibaratkan situasi tersebut dengan peribahasa gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah. Menurutnya, masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan ketika para elite politik sibuk berkonflik.

        "Ketika elite politik bertengkar, yang untung tetap elite dan masyarakat tidak dapat apa-apa. Gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah. Dan pelanduk itu masyarakat," ujarnya dalam keterangannya, dikutip Senin (16/11).

        Media juga menyayangkan sikap sebagian masyarakat yang justru ikut bersedih ketika pejabat kehilangan jabatan. Padahal, menurutnya, para pejabat tersebut memiliki kekayaan yang bahkan tidak akan habis hingga tujuh turunan.

        Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan itu menegaskan, pihak yang semestinya mendapatkan perhatian dan pembelaan adalah kelompok masyarakat yang menghadapi persoalan ekonomi dan ketidakadilan sosial.

        "Yang harus ditangisi saat ini adalah buruh yang di-PHK, petani yang kehilangan lahannya, nelayan yang lautnya tercemar, dan juga guru honorer yang gajinya bahkan tidak cukup untuk biaya hidup satu bulan," katanya.

        Lebih lanjut, Media menjelaskan istilah Panem et Circenses berasal dari praktik politik pada zaman Romawi kuno. Istilah tersebut menggambarkan strategi penguasa memberikan makanan dan hiburan kepada rakyat agar perhatian mereka teralihkan dari persoalan politik dan hak-hak publik.

        Menurutnya, pola serupa terjadi dalam dinamika politik Indonesia saat ini. Masyarakat terus disibukkan dengan berbagai isu pertengkaran elite, mulai dari siapa yang mundur, siapa yang dikhianati secara politik, hingga perdebatan di media sosial.

        Akibatnya, persoalan sehari-hari yang langsung memengaruhi kehidupan masyarakat justru terlupakan.

        "Pagi ini kita bahas siapa yang mundur, siang kita bahas siapa yang dikhianati secara politik, malamnya kita berdebat di kolom komentar. Besok paginya kita bangun dan sebagian besar kita itu lupa dan tidak sadar," ungkapnya.

        Ia kemudian menyinggung sejumlah persoalan yang seharusnya menjadi perhatian publik, seperti kenaikan cicilan rumah, pengangguran, meningkatnya biaya transportasi daring, hingga perubahan desil dalam data kesejahteraan masyarakat.

        Media juga menyoroti perdebatan mengenai ijazah yang menurutnya telah menyita perhatian publik selama sekitar dua tahun. Padahal, masih banyak persoalan pemerintahan dan kebijakan ekonomi yang membutuhkan pengawasan masyarakat.

        Salah satunya adalah penempatan dana triliunan rupiah di perusahaan minyak di Amerika Serikat. Ia mempertanyakan keuntungan atau kerugian dari investasi tersebut karena dana yang digunakan berkaitan dengan aset BUMN yang merupakan milik publik.

        "Untung atau rugi itu kita tidak tahu. Karena kalau rugi yang menanggung adalah BUMN, dana aset BUMN itu milik publik, milik kita," tegasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ferry Hidayat
        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: