Awalnya Sayembara Rp100 Juta hingga Gibran Putuskan Resign dari Wapres

Polemik ijazah setara SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berawal dari sayembara berhadiah Rp100 juta yang ditawarkan oleh eks Wamenkumham Denny Indrayana.

Dari sini lah, pintu pertama untuk selanjutnya mengantarkan Gibran Rakabuming Raka akhirnya harus terdepak dari kursi Wakil Presiden RI.

Selain itu, Denny akhirnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara, seiring berjalan waktu total hadiah sayembara tersebut disebut meningkat hingga hampir Rp10 miliar berkat dukungan donasi masyarakat.

Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon kemudian membawa persoalan persyaratan pendidikan Gibran ke MK. Meski permohonan mereka dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), pertimbangan hukum mahkamah justru menjadi sorotan.

Dalam pertimbangannya, MK disebut tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran.

Denny dan rekan-rekannya kemudian menjadikan pertimbangan tersebut sebagai dasar untuk mendorong langkah konstitusional lanjutan dari pihak lain seperti gugatan Subhan Palal ke Mahkamah Agung dan sebelum Gibran resmi mengundurkan diri, wacana penggunaan hak menyatakan pendapat menguat di DPR.

Berikut kronologi polemik tersebut:

9 Agustus 2026: Sayembara Rp100 Juta Dimulai

Denny Indrayana mengumumkan sayembara berhadiah Rp100 juta untuk pihak yang dapat membuktikan keaslian ijazah setara SMA Gibran Rakabuming Raka.

19 Agustus–4 September 2026: Hadiah Membengkak

Nilai hadiah sayembara meningkat secara bertahap, dari Rp1 miliar hingga disebut mencapai hampir Rp10 miliar. Kenaikan tersebut berasal dari donasi masyarakat yang ikut mendukung sayembara.

9 September 2026: Sayembara Ditutup

Sayembara resmi berakhir. Tidak ada pihak yang berhasil mengklaim hadiah dengan bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam sayembara tersebut.

10 September 2026: Persoalan Dibawa ke MK

Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

21–23 September 2026: MK Gelar Persidangan

Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan dan meminta keterangan sejumlah instansi terkait. Di antaranya perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura dan Australia.

6 Oktober 2026: Permohonan Tidak Dapat Diterima

MK memutuskan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Namun, pertimbangan hukum putusan tersebut kemudian menjadi perhatian. MK disebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran.

Denny Indrayana dan rekan-rekannya menyoroti bagian pertimbangan itu sebagai dasar untuk mendorong langkah konstitusional berikutnya, termasuk wacana hak menyatakan pendapat di DPR.

Pada 12 November 2026, muncul klaim bahwa Gibran Rakabuming Raka menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Peristiwa ini menjadi bagian dari rangkaian perkembangan politik yang dikaitkan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran.