Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Listyo Sigit Bukan Bermaksud 'Selamatkan' Prabowo, Mahfud MD dan Mantan Wakapolri Bahas Perang Persepsi

        Listyo Sigit Bukan Bermaksud 'Selamatkan' Prabowo, Mahfud MD dan Mantan Wakapolri Bahas Perang Persepsi Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto perlu ditelusuri dalam kaitannya dengan upaya mengganggu jalannya pemerintahan.

        Ia bahkan sejak awal menggunakan istilah makar untuk menggambarkan peristiwa tersebut dalam pengertian umum sebagai perlawanan terhadap pemerintah yang sah.

        Pandangan itu disampaikan Mahfud dalam dialog bersama mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno di kanal YouTube Mahfud MD Official, dipandu Rizal Mustary dan tayang pada 14 November 2026.

        Mahfud mempertanyakan alasan penyadapan terhadap Presiden, terlebih jika pihak yang diduga melakukan penyadapan memiliki posisi sebagai Kapolri.

        “Kalau yang disadap presiden dan yang menyadap Kapolri, apa dalihnya? Tidak bisa mengatakan ingin menolong presiden,” kata Mahfud.

        Ia menghubungkan dugaan tersebut dengan kemungkinan adanya upaya sistematis untuk mengganggu kebijakan pemerintah. Salah satu contoh yang disinggung adalah kisruh program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya dapat dimanfaatkan untuk membangun persepsi bahwa Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

        Menurut Mahfud, informasi yang diperoleh melalui penyadapan dapat digunakan untuk mengetahui keinginan Presiden, kemudian dimanfaatkan untuk mengacaukan pelaksanaan kebijakan. Karena itu, ia menilai pengusutan perkara harus mencakup pihak yang merancang, menjalankan, maupun mengambil keuntungan dari tindakan tersebut.

        Mantan Wakapolri Oegroseno sependapat bahwa pengusutan tidak seharusnya berhenti pada oknum polisi. Terlebih, Bareskrim telah membuat laporan polisi dengan konstruksi dugaan makar.

        Oegroseno menjelaskan bahwa penyadapan pada dasarnya merupakan tindakan yang dilarang. Pengecualian bagi aparat hanya dapat dilakukan melalui prosedur ketat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

        Ia juga menyoroti ketentuan penyertaan dalam Pasal 20 KUHP. Ketentuan tersebut, menurutnya, dapat menjadi dasar untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan sebagai otak, pelaksana, maupun pembantu dalam suatu tindak pidana.

        Baca Juga: Soal Penyadapan Prabowo, Mahfud MD: Jika Ada Ormas Terlibat...

        Selain itu, Oegroseno pembahasan "tindakan yang dapat membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan" didalami lebih jauh. Ia mengaitkannya dengan fenomena cognitive warfare atau perang persepsi.

        Dalam konteks tersebut, gangguan terhadap pemerintahan tidak selalu harus dipahami sebagai tindakan fisik. Pembentukan persepsi dan upaya memengaruhi pandangan publik juga perlu dicermati apabila berkaitan dengan dugaan upaya melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan tugasnya.

        Oegroseno menilai seluruh rangkaian peristiwa yang diduga membuat Presiden tidak mampu bekerja harus diungkap secara menyeluruh dan menjadi prioritas penyelidikan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Amry Nur Hidayat
        Editor: Amry Nur Hidayat

        Bagikan Artikel: