Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Foto Gibran Diturunkan, Pramono: Kami Mendapatkan Blessing

        Foto Gibran Diturunkan, Pramono: Kami Mendapatkan Blessing Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari seluruh kantor pemerintahan di Ibu Kota, Senin (16/11/2026).

        Kebijakan tersebut menyusul pengajuan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden yang kini tengah diproses di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

        Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, keputusan penurunan foto tersebut telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.

        Langkah itu dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman maupun polemik terkait pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden di lingkungan pemerintahan.

        "Kemarin Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai foto Presiden dan Wakil Presiden," kata Pramono seusai peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Pasar Senen Blok VI, Jakarta Pusat, Senin (16/11).

        Pramono menjelaskan, pemerintah pusat telah memberikan persetujuan agar foto Gibran dapat diturunkan setelah surat pengunduran dirinya diproses secara resmi di MPR.

        "Secara resmi surat pengunduran diri itu sudah diproses di MPR dan secara resmi kami mendapatkan blessing bahwa foto wakil presiden sudah bisa diturunkan karena memang sudah mengajukan pengunduran diri," ujarnya.

        Ia menegaskan, konsultasi dengan pemerintah pusat diperlukan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan misinterpretasi di tengah masyarakat.

        Lebih lanjut, Pramono menyebut pemerintah pusat bersama Presiden Prabowo Subianto dan MPR saat ini tengah memproses penentuan sosok pengganti Wakil Presiden.

        Penurunan foto Gibran dilakukan secara serentak di seluruh lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai Senin (16/11). Pencopotan mencakup kantor kelurahan, kecamatan, wali kota, bupati, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Balai Kota DKI Jakarta.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ferry Hidayat
        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: