Tahun Depan, Pengusaha Terancam Sanksi Berat Jika Tak Setorkan Dana Pesangon ke Pemerintah
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon pekerja terancam menghadapi sanksi administratif berat, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha. Ketentuan baru ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia akan mulai diberlakukan pada Oktober 2027.
Melalui aturan tersebut, pemerintah mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengelolaan dana itu nantinya tidak lagi dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan, melainkan dipusatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Baca Juga: Risiko Baru Mengintai, Bumerang Wacana Adik Prabowo Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menegaskan kewajiban perusahaan untuk menyerahkan dana pesangon kepada lembaga pengelola yang ditetapkan pemerintah.
"Semua dana pesangon harus diserahkan kepada Dana Cadangan Pesangon," kata Indah dikutip Senin (16/11/2026).
Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026. Pada ayat pertama, undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat PHK.
Dana ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja yang mengalami PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun, khususnya bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun.
Ancaman sanksi menjadi salah satu bagian penting dalam ketentuan baru tersebut. Pasal 253 mengatur bahwa pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap maupun sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi yang tercantum meliputi:
-
Peringatan tertulis.
-
Pembatasan kegiatan usaha.
-
Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
-
Pencabutan perizinan berusaha.
Dengan demikian, kewajiban penyediaan dana pesangon bukan sekadar imbauan kepada perusahaan. Pengusaha yang tidak mematuhinya dapat menghadapi konsekuensi terhadap operasional bisnis, bahkan berpotensi kehilangan izin untuk menjalankan kegiatan usaha.
Meski demikian, undang-undang memberikan pengecualian bagi pengusaha pada sektor usaha mikro dan kecil. Ketentuan pengecualian tersebut tercantum dalam Pasal 253, sehingga kewajiban ini tidak diberlakukan secara sama terhadap seluruh skala usaha.
UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur bahwa dana cadangan pesangon harus dikelola oleh lembaga pemerintah. Artinya, perusahaan tidak dapat menentukan sendiri lembaga pengelola berdasarkan kepentingan masing-masing.
Indah menjelaskan, perusahaan yang selama ini mengelola dana terkait pesangon melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) masih menunggu aturan teknis lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
Namun, ia menegaskan bahwa skema pengelolaan DCP nantinya harus mengikuti amanat undang-undang, yakni melalui lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah. Dapen atau DPLK milik masing-masing perusahaan tidak dapat secara otomatis menjadi pengelola dana tersebut.
"Undang-undang ini pesannya adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Semua ngumpul di satu lembaga pemerintah ini," tegasnya.
Meski ketentuan tersebut baru mulai berlaku pada Oktober 2027, Kemnaker meminta perusahaan tidak menunggu hingga mendekati tenggat waktu untuk melakukan persiapan.
Indah meminta pengusaha mulai mendata kondisi ketenagakerjaan dan keuangan perusahaan secara terperinci. Pendataan tersebut mencakup jumlah pekerja, serta kondisi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pesangon.
Baca Juga: Masuk Rencana Adik Prabowo, Alas Purwo Ternyata Belum Tentu Cocok Jadi Rumah Baru Badak Jawa
Langkah ini diperlukan agar perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan dana cadangan dan menyesuaikan pengelolaan keuangannya dengan ketentuan baru.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: