Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Dihantam Banjir dan Longsor, Kemenperin Dampingi 19 Industri Pangan Aceh Bangkit

        Dihantam Banjir dan Longsor, Kemenperin Dampingi 19 Industri Pangan Aceh Bangkit Kredit Foto: Kemenperin
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pelaku industri kecil pangan di Kabupaten Aceh Timur menghadapi pekerjaan ganda setelah terdampak banjir dan longsor pada akhir November 2025. Selain harus memulihkan aktivitas produksi akibat kerusakan sarana dan peralatan, mereka juga perlu menyiapkan pemenuhan standar produk, termasuk sertifikasi halal.

        Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh tersebut berdampak terhadap keberlangsungan usaha industri kecil. Sebagian pelaku usaha mengalami penurunan kapasitas produksi, bahkan harus menghentikan kegiatan bisnis untuk sementara waktu.

        Di tengah kondisi tersebut, sebanyak 19 industri kecil pangan di Aceh Timur mengikuti pendampingan sertifikasi halal yang difasilitasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 10-12 November 2026.

        Para peserta merupakan pelaku usaha yang terdampak bencana dan masih menjalankan atau telah kembali memulai kegiatan produksi.

        Pemenuhan sertifikasi halal menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024, produk makanan dan minuman serta bahan gunaan yang diproduksi UMK wajib memenuhi ketentuan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2028.

        Artinya, pelaku usaha yang masih berupaya memulihkan kegiatan bisnis juga perlu memastikan bahan baku dan proses produksinya memenuhi persyaratan jaminan produk halal.

        Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Reni Yanita mengakui pemenuhan sertifikasi halal masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku IKM, terutama mereka yang sedang memulihkan usaha setelah terdampak bencana.

        "Melalui pendampingan yang terarah, kami berharap pelaku usaha dapat memahami proses sertifikasi halal, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan produksi. Dukungan ini menjadi semakin penting bagi industri kecil yang sedang memulihkan usahanya setelah terdampak bencana," kata Reni dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

        Dalam pendampingan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), identifikasi bahan baku, proses produksi, hingga penyusunan dokumen pengajuan sertifikasi melalui sistem informasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

        Pendampingan juga tidak berhenti setelah kegiatan pembekalan selama tiga hari. Kemenperin menyiapkan pendampingan lanjutan selama satu bulan melalui Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).

        Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kemenperin Budi Setiawan menjelaskan, pendamping akan mendatangi lokasi produksi masing-masing peserta untuk memeriksa kesesuaian dokumen dengan kondisi aktual di lapangan.

        "Proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa persyaratan yang telah disiapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan penerapan proses produksi yang sebenarnya," jelas Budi.

        Baca Juga: Daya Saing Kawasan Industri Masih Jadi PR, Kemenperin Bidik Insentif Baru

        Baca Juga: Kemenperin Benahi Fondasi IKM, Legalitas Usaha Jadi Kunci Naik Kelas

        Untuk meringankan biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha, Kemenperin juga memberikan fasilitasi biaya sertifikasi halal kepada setiap peserta melalui mekanisme self declare sesuai ketentuan yang berlaku.

        Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan pemulihan industri kecil pascabencana tidak cukup hanya dengan mengembalikan kemampuan produksi. Penguatan kapasitas usaha juga diperlukan agar pelaku industri dapat mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

        "Pemulihan industri kecil pascabencana tidak cukup hanya dengan mengembalikan kemampuan produksi, tetapi juga harus diiringi penguatan kapasitas usaha agar pelaku industri mampu berkembang secara berkelanjutan," kata Sarmuji.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ilham Nurul Karim
        Editor: Dian Ihsan

        Bagikan Artikel: