Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ingin Daerah Lebih Mandiri Kelola Pariwisata, Gubernur NTB Dukung Revisi UU Provinsi

        Ingin Daerah Lebih Mandiri Kelola Pariwisata, Gubernur NTB Dukung Revisi UU Provinsi Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mendukung rencana revisi Undang-Undang tentang Provinsi NTB yang diinisiasi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Revisi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola potensi pariwisata dan kelautan, sekaligus membuka peluang pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur.

        Dukungan tersebut disampaikan Lalu Iqbal dalam rapat bersama Baleg DPR RI, Senin (16/11/2026). Ia menilai, pertumbuhan sektor pariwisata NTB perlu diimbangi dengan peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Terlebih, jumlah kunjungan wisatawan melonjak pada 2025 dan diperkirakan terus meningkat sepanjang 2026.

        Namun, pemerintah provinsi masih menghadapi keterbatasan sumber pendapatan dari sektor pariwisata. Padahal, pemprov memiliki tanggung jawab menyusun kebijakan dan menyediakan infrastruktur pariwisata yang mencakup lintas kabupaten/kota.

        Kondisi tersebut terjadi karena penerimaan dari sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota.

        "Kami harus membuat kebijakan-kebijakan dan menyediakan infrastruktur pariwisata lintas kabupaten/kota, tetapi seluruh pemasukan dari sektor horeka masuknya ke kabupaten/kota. Karena itu, pengakuan ini memberi landasan untuk ke depannya provinsi bisa investasi di sektor pariwisata," kata Lalu Iqbal.

        Selain pariwisata, ia menilai revisi undang-undang tersebut perlu mengakomodasi karakteristik NTB sebagai daerah kepulauan. Hampir 60 persen wilayah NTB merupakan lautan dan memiliki 15 kawasan konservasi laut.

        NTB juga berada di jalur pelayaran internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Posisi tersebut memiliki konsekuensi ekonomi sekaligus lingkungan yang perlu diperhitungkan dalam pengaturan kewenangan dan pengelolaan wilayah.

        Revisi undang-undang tersebut juga diharapkan memberikan landasan bagi NTB untuk memperoleh sumber pembiayaan alternatif melalui penerbitan obligasi daerah. Instrumen ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi.

        Iqbal menyebut pembangunan bandara, pelabuhan, dan jalan sebagai sejumlah kebutuhan infrastruktur yang dapat didukung melalui skema pembiayaan tersebut.

        "Karena uang ini akan digunakan untuk menyiapkan infrastruktur yang lebih baik, untuk membuat investasi mereka nanti tidak sia-sia. Untuk airport, untuk pelabuhan, untuk jalan, sehingga investasi mereka juga nilainya akan meningkat," ujarnya.

        Terkait rencana pemberian landasan hukum bagi pungutan wisatawan mancanegara, Iqbal mengusulkan agar pemanfaatan pendapatannya diatur melalui mekanisme earmarking. Dengan mekanisme ini, sebagian penerimaan dari sektor pariwisata dapat dialokasikan secara khusus untuk pengembangan infrastruktur pariwisata.

        Ia juga mendorong penyelarasan regulasi antara Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), baik terkait mekanisme penerimaan maupun pemanfaatan pendapatan. Menurutnya, penyelarasan tersebut penting seiring kerja sama regional ketiga provinsi yang telah terkonsolidasi dalam setahun terakhir.

        Iqbal berharap revisi undang-undang tersebut dapat mencerminkan perkembangan dan kebutuhan daerah, sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi NTB untuk mengelola potensi yang dimiliki.

        "Apa yang dimasukkan dalam RUU ini betul-betul mencerminkan dinamika terakhir yang ada di kedua provinsi dan mencerminkan harapan kami untuk bisa lebih mandiri di dalam mengelola potensi yang kami miliki, khususnya potensi pariwisata dan potensi kelautan," kata Lalu Iqbal.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Amry Nur Hidayat
        Editor: Amry Nur Hidayat

        Bagikan Artikel: