Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Politisi PDIP Heran: Polri Sudah Bersih-bersih, KPK Masih Lindungi Jokowi?

        Politisi PDIP Heran: Polri Sudah Bersih-bersih, KPK Masih Lindungi Jokowi? Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli melontarkan kritik tajam terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

        Ia membandingkan langkah penegakan hukum di tubuh Polri dengan kinerja lembaga antirasuah tersebut, terutama dalam menangani sejumlah perkara yang berkaitan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

        "Polri sudah bersih-bersih, KPK masih tidur dikelonin Jokowi? Pergantian Kapolri membawa angin segar. Polri menunjukkan keberanian yang lama hilang: membersihkan rumahnya sendiri," tulisnya di akun X, dikutip Selasa (17/11/2026).

        Baca Juga: Prabowo Minta Maaf ke Malaysia-Singapura soal Karhutla: Tapi Ini Bukan Kesalahan Indonesia

        Guntur kemudian menyinggung mantan Kapolri Listyo Sigit yang telah ditetapkan Bareskrim sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

        "Tak tanggung-tanggung, mantan Kapolri Listyo Sigit, ditetapkan Bareskrim sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, hingga media & pengusaha. Empat jenderal terseret. Pesannya terang: tak ada yang kebal hukum, sekalipun mantan orang nomor satu di Trunojoyo," ujarnya.

        Sebaliknya, Guntur menilai KPK belum menunjukkan ketegasan serupa. Ia bahkan menuding lembaga antirasuah tersebut cenderung tebang pilih ketika menangani perkara yang bersinggungan dengan orang-orang dekat Jokowi.

        "Lalu KPK? Jalan di tempat. Bahkan tidur mendengkur. Lembaga yang dulu jadi kebanggaan rakyat kini tampak tebang pilih, terutama bila perkara menyentuh lingkaran Jokowi," ungkap Guntur.

        "Lihat kasus Ketua Harian PSI Ahmad Ali. Rumahnya digeledah sejak Februari 2025. Uang miliaran, tas, dan jam mewah disita. September 2026, KPK kembali menyita Rp3,5 miliar. Hasilnya? Statusnya gelap, perannya tak pernah dijelaskan. Uang disita, tapi hukumnya seperti disimpan di laci," sebut dia.

        Baca Juga: PKS Tak Mau Ikut Campur soal Pengganti Gibran, tapi Ungkap Harapan Ini

        Tak hanya Ahmad Ali, Guntur turut mengangkat perkara korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang menyeret nama Bobby Nasution. 

        "Lebih telanjang lagi kasus Bobby Nasution. Majelis Hakim Tipikor Medan sudah meminta jaksa KPK menghadirkan menantu Jokowi itu dalam sidang korupsi proyek jalan Sumut. Apa yang terjadi? Bobby tak kunjung dihadirkan. KPK berkelit dengan alasan prosedural, sampai Dewas harus turun memeriksa penyidiknya," sambungnya.

        Bagi Guntur, perbedaan langkah yang ia soroti itu memperlihatkan persoalan serius dalam penegakan hukum. 

        "Inilah wajah ganda penegakan hukum kita. Polri berani menyeret jenderalnya sendiri, sementara KPK justru gemetar di hadapan keluarga dan sekutu mantan penguasa: Jokowi. KPK harus memilih: kembali menjadi pemberantas korupsi, atau resmi menjadi pelindung geng politik. Rakyat sedang menonton, dan rakyat tidak bodoh," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Belinda Safitri
        Editor: Belinda Safitri

        Bagikan Artikel: