Sambut UU Perampasan Aset, PDIP: Beranikah UU ini Dipakai Pertama Kali untuk Bongkar Skandal di Lingkar Kekuasaan?
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menyambut pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset sebagai langkah penting dalam pemberantasan korupsi.
Namun, ia mengingatkan agar implementasi aturan tersebut tidak menjadi alat politik dan dilakukan secara transparan tanpa tebang pilih.
Guntur menyebut pengesahan UU Perampasan Aset sebagai penantian panjang selama 18 tahun sejak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusulkan regulasi tersebut pada 2008.
"Selama ini penindakan terhadap koruptor belum sepenuhnya memberikan efek jera karena pelaku masih dapat menikmati harta hasil kejahatan setelah menjalani hukuman penjara," kata Guntur dalam keterangannya.
Ia menilai UU Perampasan Aset dapat mengubah pendekatan pemberantasan korupsi dengan memungkinkan negara mengejar, menyita, dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara maupun korban.
“Penjara jadi ongkos, bukan hukuman. UU ini mengubah hitungan itu: hartanya dikejar, dirampas, dan dikembalikan ke negara serta korban. Pemiskinan koruptor tak lagi sekadar slogan,” kata Guntur.
Meski mendukung pengesahan UU tersebut, Guntur mengingatkan besarnya kewenangan yang diberikan dalam mekanisme perampasan aset, termasuk kemungkinan perampasan tanpa menunggu putusan pidana.
Ia menilai kewenangan tersebut dapat menjadi instrumen keadilan jika dijalankan penegak hukum secara jujur. Sebaliknya, jika disalahgunakan, UU Perampasan Aset berpotensi menjadi alat politik untuk menyasar pihak tertentu sekaligus melindungi pihak lain.
Guntur mempertanyakan keberanian aparat penegak hukum menggunakan aturan tersebut untuk membongkar kasus-kasus besar yang melibatkan lingkaran kekuasaan, termasuk dugaan persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Beranikah UU ini dipakai pertama kali untuk membongkar skandal besar di lingkar kekuasaan, termasuk kasus MBG/BGN? Atau hanya tajam ke bawah dan ke seberang?” ujarnya.
Selain penegakan hukum, Guntur juga menyoroti mekanisme pengelolaan dan pengawasan aset hasil rampasan. Ia mengingatkan agar aset yang disita tidak kembali menjadi celah korupsi, mengalami penyusutan nilai, atau berpindah tangan secara ilegal.
Menurutnya, publik harus memperoleh informasi secara terbuka mengenai jumlah aset yang dirampas, lokasi penyimpanan, hingga pemanfaatannya.
Guntur menegaskan PDI Perjuangan mendukung UU Perampasan Aset, tetapi dukungan tersebut juga disertai tuntutan agar implementasinya dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan tidak diskriminatif.
Ia meminta setiap proses perampasan aset dilakukan secara terbuka serta dapat diuji melalui mekanisme pengadilan.
“Selamat datang, UU Perampasan Aset. Sekarang buktikan: bongkar total, jangan tebang pilih!” tegasnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat