- Home
- /
- News
- /
- Megapolitan
Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Kawasan Hutan Kota UI, Siapkan Lahan 8 Hektare
Kredit Foto: Pemprov DKI
Pemerintah berencana membangun Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI), Depok. Lahan seluas kurang lebih 8 hektare yang berada di kawasan Hutan Kota UI disiapkan untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pihak UI telah bersedia menyediakan lahan yang berada di sisi wilayah DKI Jakarta. Saat ini, pemerintah masih perlu menuntaskan sejumlah persiapan administrasi sebelum pembangunan dapat direalisasikan.
“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Gus Ipul, lahan yang akan digunakan merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI yang luasnya mencapai lebih dari 100 hektare. Dari total kawasan tersebut, sekitar 8 hektare dialokasikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan UI selanjutnya akan menyiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai landasan pelaksanaan rencana tersebut.
“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujarnya.
Gus Ipul berharap proses administrasi tersebut dapat segera diselesaikan agar pembangunan tidak tertunda. Ia juga akan meninjau langsung lokasi yang disiapkan sebelum melanjutkan tahapan kerja sama.
“Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” ungkapnya.
Rencana pembangunan tersebut dibahas dalam pertemuan Gus Ipul dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota. Selain pembangunan sekolah baru, keduanya turut membicarakan pengembangan fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 di Margaguna, Jakarta Selatan.
Perluasan fasilitas SRT 4 akan dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang saat ini digunakan untuk fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta. Relokasi fasilitas tersebut direncanakan agar tersedia ruang tambahan untuk menunjang kegiatan Sekolah Rakyat.
“Berikutnya, khusus Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, Margaguna, rencananya akan dilakukan perluasan untuk mendukung penyelenggaraannya,” kata Gus Ipul.
Selain sektor pendidikan, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta juga membahas penguatan penyaluran bantuan sosial melalui program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital).
Kerja sama ini mencakup pemutakhiran data dan registrasi ulang penerima bansos secara digital. Pemerintah berencana melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, hingga pilar sosial sebagai relawan Agen Perlinsos untuk membantu proses tersebut.
Kedua pihak juga membahas rencana uji coba Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik, terutama transportasi dan kesehatan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
Editor: Istihanah