Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Diduga Salahgunakan Wewenang, Irjen Eko Hadi Disidang Etik

        Diduga Salahgunakan Wewenang, Irjen Eko Hadi Disidang Etik Kredit Foto: Mabes Polri
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026). Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang hingga akses ilegal (illegal access) di lingkungan Bareskrim Polri.

        Sidang dimulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.

        Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, pelaksanaan sidang merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan kepolisian.

        “Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

        Dalam persidangan tersebut, Eko Hadi diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal dengan memanfaatkan kewenangan di Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.

        Dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas Eko, baik ketika menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

        Atas dugaan tersebut, Eko disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

        Baca Juga: Di Tengah Panas Soal Listyo Sigit, Kapolri Suyudi: Jangan Pernah Kita Mengecilkan Arti Perjuangan...

        Trunoyudo menegaskan, proses penegakan kode etik di lingkungan Polri mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Dengan prinsip tersebut, setiap anggota kepolisian memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang pangkat maupun jabatan.

        “Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

        Ia juga memastikan tidak ada perlakuan khusus dalam penanganan perkara etik yang melibatkan personel kepolisian. Seluruh proses persidangan, kata dia, dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

        “Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.

        Dalam sidang tersebut, Polri menghadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut.

        Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
        Editor: Istihanah

        Bagikan Artikel: