Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Modus Judi Online Lancarkan Transaksi di Indonesia: Warga Dibayar hingga Rp250.000

Modus Judi Online Lancarkan Transaksi di Indonesia: Warga Dibayar hingga Rp250.000 Kredit Foto: Unsplash/Keenan Constance
Warta Ekonomi, Jakarta -

Praktik perjudian online ternyata tidak hanya mengandalkan situs permainan dan jaringan pembayaran digital. Bareskrim Polri mengungkap dugaan modus penggunaan rekening milik warga untuk menampung sekaligus menyamarkan uang hasil perjudian online. Pemilik rekening disebut mendapat bayaran antara Rp150.000 hingga Rp250.000.

Modus tersebut terungkap dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari aktivitas perjudian online atau judol. Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik menyita aset dengan nilai total mencapai Rp28.010.228.458.

Baca Juga: Prabowo Diminta Meniru Gaya Soeharto: Pengganti Gibran Harus Bisa Memberikan Stabilitas Nasional

Selain penyitaan aset, penyidik juga telah memblokir 322 rekening perbankan yang diduga berkaitan dengan penampungan dan penyamaran aliran dana hasil perjudian online.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Suhasto mengatakan, peningkatan perkara ke tahap penyidikan dilakukan setelah penyidik menerima hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Dari hasil analisis PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), penyidik meningkatkan status ke penyidikan dan telah melakukan pemblokiran rekening perbankan sebanyak 322 rekening,” kata Suhasto, dikutip Selasa (17/11/2026).

Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Alfret Jacob Tilukay mengungkapkan, sebagian rekening yang diblokir merupakan rekening nominee. Artinya, rekening tersebut menggunakan identitas seseorang, tetapi diduga dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menjalankan aktivitas kejahatan.

Dalam praktiknya, sindikat diduga mencari warga Indonesia yang bersedia membuat rekening bank atas nama pribadi. Setelah rekening tersedia, pemiliknya menerima sejumlah uang sebagai imbalan.

“Modusnya ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan,” kata Alfret.

Skema ini diduga menjadi salah satu cara sindikat mengaburkan jejak transaksi. Dengan menggunakan rekening atas nama orang lain, aliran dana tidak langsung tercatat atas identitas pengelola situs perjudian online.

Imbalan yang relatif kecil tersebut juga memperlihatkan bagaimana masyarakat dapat direkrut untuk menyediakan fasilitas transaksi tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan situs judi. Namun, rekening yang diserahkan kepada pihak lain tetap berpotensi menjadi bagian dari rangkaian tindak pidana apabila digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan.

Adapun Suhasto menjelaskan, pengungkapan perkara ini bermula dari patroli siber yang dilakukan Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri di 2025. Saat itu, penyidik menelusuri sebuah situs yang diduga menyediakan layanan perjudian online.

Dari hasil pemeriksaan awal, situs tersebut menawarkan beragam permainan, mulai dari slot, live casino, togel, taruhan olahraga, poker hingga e-sport.

Untuk memudahkan pengguna melakukan transaksi, pengelola juga menyediakan berbagai saluran pembayaran. Metode yang ditemukan penyidik mencakup virtual account, transfer bank, uang elektronik, transfer pulsa hingga QRIS.

Banyaknya pilihan pembayaran diduga membuat proses pengisian saldo atau deposit menjadi lebih mudah bagi pengguna. Di sisi lain, penggunaan sejumlah rekening perorangan sebagai penerima deposit membuat penyidik perlu menelusuri hubungan antara rekening, pengelola situs, dan aliran dana yang masuk.

“Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit,” ujar Suhasto.

Penyidik juga menemukan dugaan penggunaan infrastruktur server yang berada di luar wilayah dari Indonesia. Situs perjudian tersebut disebut memanfaatkan server di Finlandia dan Amerika Serikat.

Penempatan server di luar negeri diduga menjadi bagian dari strategi sindikat untuk mempersulit pelacakan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pengelola disebut terus melakukan perubahan entitas sehingga penanganan terhadap situs tersebut menghadapi tantangan tersendiri.

Bahkan setelah dilakukan pemblokiran, situs perjudian online itu diduga masih bisa diakses melalui jaringan virtual private network (VPN).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penindakan terhadap situs perjudian online tidak cukup hanya dengan memutus akses ke satu alamat situs. Penelusuran juga perlu menyasar infrastruktur digital, rekening penerima deposit, serta pihak-pihak yang diduga mengendalikan perputaran uang.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana. Di antaranya Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Baca Juga: Pramono Setuju, Transjabodetabek Segera Miliki Rute Baru Hubungkan Bogor hingga Tangerang ke Jakarta

Penyidik juga menggunakan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar