Dinilai Pojokkan Gibran Sampai Mundur, Yusril: Masalahnya Tidak Sederhana Seperti Yang Diduga...
Kredit Foto: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, kembali buka suara mengenai polemik hukum yang menyeret Gibran Rakabuming Raka hingga mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Yusril membantah anggapan bahwa dirinya sengaja membangun kontra narasi untuk menyudutkan Gibran atau Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, penjelasan dan sikap yang selama ini disampaikannya semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum serta konstitusi.
Baca Juga: Wagub Banten Soal Nasib Badak Jawa dan Ujung Kulon: Jangan Bilang Ada 50, Ternyata Cuma 10
Menurut Yusril, persoalan tersebut tidak sesederhana penilaian sebagian pihak. Ada aspek hukum yang harus dipahami secara utuh, termasuk status putusan pengadilan dan keberadaan objek sengketa yang dipersoalkan.
"Sederhana? Masalahnya tidak sederhana seperti yang diduga. Hukum dan konstitusi harus ditegakkan. Itulah tugas saya," jelas Yusril, dikutip Selasa (17/11/2026).
Yusril menjelaskan bahwa dirinya mulai terlibat dalam pusaran perkara pencalonan keduanya sejak mereka disahkan sebagai peserta pemilihan presiden.
Ia menyebut tim kuasa hukum menerima pasangan calon yang statusnya sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Bahkan, menurutnya, tidak ada sanggahan dari dua pasangan calon lain terhadap penetapan tersebut dalam konteks yang ia jelaskan.
"Jadi kami menerima barang jadi paslon yang sudah disahkan dan tidak disanggah oleh dua paslon yang lain (Anis-Muhaimin dan Ganjar Mahfud)," ujar Yusril.
Atas dasar itu, pihaknya menilai tim hukum tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa kembali seluruh kelengkapan administrasi pasangan calon.
"Dengan demikian, tugas kami sebagai lawyer bukan memeriksa kelengkapan persyaratan paslon," tukasnya.
Yusril juga membeberkan latar belakang sikap yang kemudian dianggap sebagai kontra narasi terhadap Gibran.
Menurutnya, perbedaan pandangan tersebut muncul ketika politikus muda tersebut saat itu memiliki keinginan untuk melanjutkan perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Yusril mengingatkan bahwa langkah tersebut dinilainya tidak lagi efektif karena finalnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ia juga menyatakan tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut.
"Kontra narasi terkait dengan keinginan pak Wapres waktu itu untuk fight, tapi saya mengatakan sudah tidak ada gunanya karena putusan juga final karena tidak ada pihak yang bisa ajukan PK," imbuhnya.
Dengan demikian, ia memandang persoalan itu harus diselesaikan berdasarkan kedudukan hukum yang telah ada, bukan sekadar mengikuti keinginan untuk kembali membawa perkara ke jalur pengadilan.
Yusril kemudian mengkritik pihak-pihak yang mencoba menyederhanakan persoalan hukum menjadi perdebatan mengenai elok atau tidak elok berdasarkan penilaian pribadi.
Baginya, penyelenggaraan negara tidak boleh bergantung pada selera subjektif masing-masing pihak. Ia menilai hukum dan konstitusi harus menjadi landasan dalam menyikapi persoalan yang melibatkan jabatan publik.
"Apa mau sederhanakan soal ini hanya menjadi persoalan elok tidak elok berdasarkan selera subyektif sendiri? Jika negara diurus berdasarkan selera subyektif, bisa hancur negara ini," kuncinya.
Diketahui Gibran meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.
"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," kata Gibran.
Gibran juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden tidak berarti dirinya akan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: 'PDIP Inginya Puan, Prabowo Kepincutnya Pramono'
Sebaliknya, ia meminta para pendukung dan kelompok relawannya tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: