GASA: 75% Penipuan di RI Berlangsung Lebih dari Sehari, Kerugian Capai Rp104,3 Triliun
Kredit Foto: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Ancaman penipuan digital semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Global Anti-Scam Alliance (GASA) mengungkapkan estimasi kerugian finansial masyarakat Indonesia dalam penipuan online mencapai Rp104,3 triliun per tahun.
Temuan tersebut tercantum dalam laporan State of Scams in Indonesia 2026 yang disusun GASA bersama Mastercard dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH). Laporan ini didasarkan pada survei terhadap 1.160 responden dewasa di Indonesia yang dilakukan pada 16 Maret hingga 13 April 2026.
APAC Director GASA Brian Hanley mengatakan, dampak penipuan tidak hanya tercermin dari besarnya uang yang hilang, tetapi juga memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih dari tiga perempat korban yang mengalami kerugian finansial mengaku merasakan dampak sedang hingga signifikan terhadap kesehatan mental mereka. Sementara itu, hampir setengah responden mengaku pernah mengalami lebih dari satu insiden penipuan.
"Dampak penipuan di Indonesia jauh melampaui estimasi kerugian finansial yang mencapai Rp104,3 triliun dalam satu tahun," ujar Brian dalam Peluncuran Laporan State of Scams in Indonesia 2026, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga: Tegaskan Bukan Tukang Sensor, Komdigi: Kewenangan Kami Dibatasi Konstitusi
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penipuan digital telah menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian lintas sektor. Pemerintah, industri jasa keuangan, perusahaan teknologi dan telekomunikasi, hingga aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi untuk mencegah semakin banyak masyarakat menjadi korban.
GASA juga menemukan bahwa rata-rata kerugian yang dialami korban mencapai sekitar Rp5 juta. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang masih berada di bawah Rp2 juta.
Besarnya kerugian tersebut dinilai dapat memberikan tekanan serius terhadap kondisi keuangan rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Dari sisi modus, penipuan yang paling banyak ditemui masyarakat Indonesia meliputi penawaran uang tidak terduga, penipuan belanja, dan investasi. Pelaku memanfaatkan berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat, mulai dari mencari barang dengan harga murah hingga memperoleh keuntungan finansial.
Sementara itu, WhatsApp menjadi salah satu saluran utama yang dimanfaatkan pelaku. Lebih dari 70% responden melaporkan pernah menjumpai penipuan melalui platform tersebut. Facebook juga tercatat menjadi kanal kontak penipuan bagi sekitar 32% responden.
Tingginya paparan penipuan turut mendorong masyarakat mengharapkan perlindungan yang lebih kuat dari penyedia layanan digital dan lembaga keuangan.
Dalam laporan tersebut, sebanyak 78% responden mendukung operator telekomunikasi dan platform pesan instan untuk memblokir secara otomatis panggilan maupun pesan yang terindikasi mencurigakan.
Selain itu, 74% responden mendukung lembaga keuangan untuk menunda transaksi secara otomatis apabila terdeteksi adanya indikasi penipuan. Sebanyak 60% juga mendukung pertukaran informasi secara real-time antara bank, penyedia layanan telekomunikasi, dan aparat penegak hukum.
Country Manager Mastercard untuk Indonesia dan Timor-Leste sekaligus Wakil Ketua GASA Indonesia Aileen Goh mengatakan, meningkatnya konektivitas ekonomi digital juga memperbesar peluang bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya.
Menurutnya, penanganan penipuan tidak bisa hanya mengandalkan upaya masing-masing institusi karena kejahatan tersebut dapat melibatkan berbagai platform, lembaga, hingga negara.
"Untuk itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat, pertukaran informasi yang lebih luas, serta investasi berkelanjutan dalam meningkatkan keterampilan digital," ujar Aileen.
GASA menilai penguatan sistem keamanan pembayaran juga menjadi salah satu langkah penting. Laporan tersebut mencatat kartu pembayaran hanya mencakup 7% dari seluruh saluran pembayaran yang dilaporkan dalam kasus penipuan di Indonesia, lebih rendah dibandingkan rata-rata Asia sebesar 18%.
Teknologi seperti dynamic tokenization, keamanan berbasis cip, dan autentikasi multifaktor dinilai dapat memperkuat perlindungan transaksi digital.
Brian menegaskan, seluruh pemangku kepentingan perlu bergerak bersama untuk menghentikan praktik penipuan sebelum dampaknya semakin meluas.
"Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah, sektor jasa keuangan, industri teknologi dan telekomunikasi, serta aparat penegak hukum perlu bekerja sama dalam mencegah dan menghentikan praktik penipuan sebelum semakin banyak masyarakat menjadi korban," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Editor: Istihanah