Tegaskan Bukan Tukang Sensor, Komdigi: Kewenangan Kami Dibatasi Konstitusi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa peran pemerintah dalam pengawasan ruang digital bukanlah sebagai lembaga sensor yang dapat memutus akses informasi secara sepihak. Seluruh langkah penindakan konten dijalankan berdasarkan koridor hukum, batasan konstitusi, serta mekanisme tata kelola digital yang terukur.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Ditjen Wasdig) Komdigi, Mediodecci Lustarini, menekankan bahwa pendekatan utama pemerintah adalah mendorong moderasi konten oleh platform digital sekaligus meningkatkan literasi masyarakat.

"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan moderasi ada literasi juga kepada pengguna," ujar Mediodecci kepada dalam acara Ngopi Bareng Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Mediodecci menjelaskan bahwa pengaturan moderasi konten oleh Komdigi lebih diarahkan pada kewajiban penyelenggara platform digital, bukan pengawasan langsung terhadap setiap pengguna. Dengan demikian, ketentuan dalam UU ITE maupun peraturan turunannya menjadi landasan bagi pemerintah untuk memastikan platform bertanggung jawab atas distribusi dan penanganan konten di layanannya.

Salah satu regulasi yang menjadi dasar kewenangan tersebut adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Aturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk meminta platform melakukan pencegahan penyebaran hingga pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum.

Dalam pelaksanaannya, platform digital diwajibkan memenuhi batas waktu penanganan atau service level agreement (SLA) sesuai tingkat urgensi konten. Untuk konten yang masuk kategori normal, platform harus menindaklanjuti perintah penghapusan maksimal dalam waktu 1 x 24 jam. Adapun untuk konten mendesak, pemutusan akses wajib dilakukan paling lambat 4 jam setelah perintah diterbitkan.

Meski memiliki kewenangan tersebut, Mediodecci menekankan bahwa Komdigi tidak dapat memerintahkan penghapusan konten secara sepihak tanpa dasar yang jelas. Penanganan harus didasarkan pada klasifikasi muatan ilegal, pengaduan masyarakat, atau laporan dari instansi resmi yang memiliki kewenangan terkait.

Baca Juga: Komdigi Sebut Siap Cocokkan Data dengan Remotivi dan SAFEnet soal Dugaan Penghapusan Konten Karhutla

Terdapat dua kategori konten yang dapat langsung ditindaklanjuti untuk pemutusan akses tanpa memerlukan rekomendasi instansi sektoral lainnya, yakni perjudian online dan pornografi. Kedua jenis konten tersebut juga telah dikoordinasikan dengan platform digital agar tercantum dalam pedoman komunitas atau Community Guidelines masing-masing.

"Konten yang bisa diputus secara langsung oleh Komdigi hanya dua, perjudian online dan pornografi. Dan kedua konten ini juga sudah kita komunikasikan, koordinasikan kepada platform untuk menjadi bagian dari ee community guideline mereka," jelas Mediodecci.

Sementara itu, penanganan konten yang berkaitan dengan pelanggaran di sektor tertentu harus terlebih dahulu mengacu pada kewenangan lembaga terkait. Misalnya, dugaan perdagangan ilegal memerlukan rujukan dari Kementerian Perdagangan, sedangkan pelanggaran terkait cukai harus mengacu pada ketentuan Kementerian Keuangan.

Mekanisme serupa berlaku untuk konten mengenai peredaran obat dan makanan yang menjadi ranah BPOM, serta informasi terkait alat kesehatan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan. Adapun disinformasi sektoral, termasuk informasi mengenai imunisasi, juga membutuhkan verifikasi dari instansi yang berkompeten.

"Jelas bahwa yang membatasi kewenangan Komdigi adalah konstitusi. Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi," kata Mediodecci.