Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Polri Geledah Megaspeed atas Permintaan FBI, Begini Penjelasan Pakar Siber

        Polri Geledah Megaspeed atas Permintaan FBI, Begini Penjelasan Pakar Siber Kredit Foto: Ist
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Penggeledahan kantor PT Megaspeed International Indonesia oleh Bareskrim Polri yang disebut dilakukan atas permintaan Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat dinilai bukan bentuk intervensi aparat asing dalam penegakan hukum di Indonesia.

        Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menjelaskan, permintaan bantuan dari FBI kepada Polri merupakan bagian dari kerja sama penegakan hukum lintas negara. Menurutnya, kewenangan untuk melakukan penggeledahan di wilayah Indonesia tetap berada di tangan aparat kepolisian Indonesia.

        "Ini bukan lembaga penegak hukum asing terlibat dalam penyelidikan di Indonesia. Justru secara resmi FBI meminta Polri melakukan penggeledahan yang memang wewenang Polri di Indonesia," kata Alfons kepada Warta Ekonomi, Selasa (17/11/2026).

        Ia menilai mekanisme tersebut merupakan hal yang wajar dalam penanganan perkara hukum yang melibatkan lebih dari satu negara. Kerja sama serupa juga dapat dilakukan Indonesia ketika membutuhkan bantuan aparat negara lain untuk menjalankan proses penyelidikan atau penggeledahan di wilayah yurisdiksi mereka.

        "Harusnya tidak ada yang aneh dalam hal ini karena ini kan kasus hukum dan permintaannya resmi. Kalau ada kasus hukum di Indonesia yang membutuhkan penggeledahan di negara lain, Polri juga berhak meminta dan kepolisian di negara yang bersangkutan juga wajib membantu jika ini memang kasus hukum," ujarnya.

        Baca Juga: Prabowo Minta Polri Percepat Pengembalian 70% Aset Negara

        Sebelumnya, menurut laporan The Straits Times dan Reuters menyebut Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Megaspeed International Indonesia di kantor Indonesia pada awal 2026. Penggeledahan tersebut dikaitkan dengan penyelidikan FBI mengenai dugaan pengalihan chip kecerdasan buatan (AI) buatan Nvidia ke China melalui sejumlah negara, termasuk Indonesia.

        Dalam laporan tersebut, seorang pejabat senior pemerintah Indonesia yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa penyidik menemukan sejumlah rak server yang masih terbungkus dan belum digunakan. Namun, tidak ditemukan GPU Nvidia di lokasi penggeledahan.

        Di sisi lain, Alfons menilai Indonesia perlu memastikan dugaan penyalahgunaan jalur distribusi GPU tidak berdampak terhadap akses industri dalam negeri terhadap teknologi Nvidia. Pasalnya, Indonesia tidak termasuk negara yang dikenai larangan pembelian GPU Nvidia sebagaimana China.

        "Indonesia kan tidak dilarang beli GPU Nvidia, yang dilarang kan China. Asalkan jangan pura-pura beli untuk Indonesia lalu dikirim ke China, itu yang akan melanggar hukum kan," tuturnya.

        Ia mengingatkan, apabila Indonesia dimanfaatkan sebagai jalur pengalihan GPU ke negara yang terkena pembatasan ekspor, akses Indonesia terhadap pasokan chip tersebut berisiko terdampak.

        Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat pengawasan terhadap distribusi GPU impor, terutama untuk memastikan perangkat yang masuk benar-benar digunakan di dalam negeri. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk mengamankan pasokan chip bagi pengembangan industri pusat data dan AI nasional.

        "Daripada habis energi hanya jadi 'polisi sanksi' negara lain, posisi Indonesia yang tidak terkena embargo ini harusnya dimanfaatkan untuk mengamankan pasokan GPU bagi industri data center dan AI dalam negeri. Pemerintah cukup memastikan bahwa GPU yang diimpor benar-benar terpasang dan beroperasi di data center Indonesia, bukan sekadar numpang lewat," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
        Editor: Istihanah

        Bagikan Artikel: