Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan uang oleh Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo yang bersumber dari lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk menelusuri dugaan tersebut, penyidik memeriksa 18 pejabat daerah, termasuk 16 kepala dinas, pada Selasa (17/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Jawa Tengah.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Surakarta," kata Budi kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Sebanyak 18 pejabat yang dipanggil terdiri dari 16 kepala dinas, Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, serta Camat Polanharjo. Mereka diperiksa untuk membantu penyidik mengembangkan perkara dugaan korupsi yang menjerat Hamenang.
Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK mendalami sejumlah dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan lingkungan Pemkab Klaten. Salah satu klaster yang diusut adalah dugaan penerimaan uang dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Sebelumnya, Budi menjelaskan bahwa penyidik tengah mengusut beberapa klaster dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten. Salah satunya berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dari OPD atau SKPD.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor BPK Jawa Tengah, Sita Uang Ratusan Juta terkait Kasus Bupati Klaten
"Kemudian, dugaan penerimaan uang dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," kata Budi dalam penjelasan mengenai klaster perkara tersebut.
Selain dugaan pungutan atau setoran dari lingkungan dinas, KPK juga mendalami dugaan penerimaan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Kedua hal tersebut merupakan materi penyidikan yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, serta pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative, Muhammad Amin Wahyu Utomo.
Meski demikian, 18 pejabat yang diperiksa pada 17 November berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh pejabat atau dinas yang dipanggil terlibat dalam dugaan pungutan maupun penerimaan uang oleh Hamenang.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama
Tag Terkait: