Bupati Kupang Terseret Dugaan Pemerkosaan, Pigai Tegaskan Tak Ada Ampun meski Kader Gerindra
Kredit Foto: Instagram/Natalius Pigai
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melontarkan pernyataan tegas menyikapi dugaan kasus pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede.
Natalius Pigai memastikan tidak ada perlakuan istimewa bagi pejabat maupun kader partai politik yang terbukti melakukan kekerasan seksual.
Pigai bahkan menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terlibat kejahatan seksual, termasuk jika yang bersangkutan merupakan kader Partai Gerindra.
Menurut Pigai, dugaan kasus tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian HAM juga berencana menerima keluarga korban yang dijadwalkan datang ke Jakarta pada Rabu (18/11/2026).
"Keluarga korban dan dari Kupang mereka akan datang ketemu di Kementerian HAM mungkin jam 1 atau jam 2 siang," kata Pigai seusai rapat kerja dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti melakukan pelecehan maupun kekerasan seksual terhadap warga negara harus mendapatkan hukuman sesuai ketentuan hukum.
Pigai secara khusus menyinggung posisi Yosef Lede sebagai kepala daerah sekaligus kader partai politik yang berkuasa. Menurutnya, kedua status tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghindarkan seseorang dari proses hukum.
"Termasuk Bupati tersebut, kalau terbukti memang melakukan kejahatan seksual, kemudian dia adalah kader partai berkuasa, copot, proses, tidak ada ampun-ampun," tegasnya.
Pigai menyebut sikap pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan Komisi III DPR dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Terseret Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi 21 Tahun, Bupati Kupang Yosef Lede Dapat Peringatan Keras
Ia juga merujuk pernyataan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang menegaskan bahwa status seseorang sebagai kader partai tidak menghalangi proses hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.
Meski demikian, Pigai mengingatkan masyarakat agar tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Pasalnya, hingga saat ini kasus yang melibatkan Yosef masih berada dalam tahap penyelidikan kepolisian.
Ia menegaskan, penentuan bersalah atau tidaknya Bupati Kupang tersebut harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan proses hukum.
Kasus ini bermula dari laporan dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWN (21) yang menyeret nama Yosef Lede.
Peristiwa tersebut diduga berlangsung di rumah jabatan Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) malam hingga Kamis dini hari.
Ibu kandung korban melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (12/11/2026) pukul 11.14 Wita.
Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda NTT, Komisaris Besar Nova Irone Surentu, membenarkan adanya laporan tersebut.
Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan. Korban juga telah menjalani pemeriksaan visum yang hasilnya akan menjadi salah satu alat bukti dalam penanganan perkara.
Di tengah bergulirnya laporan tersebut, Yosef Lede menyatakan menghormati proses hukum dan meminta kepolisian bekerja secara independen serta profesional.
Ia menyebut akan memberikan kesempatan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan sesuai prosedur yang berlaku.
Yosef juga berharap perkara tersebut segera menemukan kejelasan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.
Ia turut mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terganggu oleh pemberitaan maupun proses hukum yang sedang berlangsung.
Hingga kini, dugaan kasus tersebut masih dalam penanganan Polda NTT dan belum ada penetapan kesalahan terhadap Yosef Lede.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Taufan Bara Mukti
Editor: Taufan Bara Mukti
Tag Terkait: