Kredit Foto: Divhumas Polri
Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP), Selasa (17/11/2026). Putusan tersebut dijatuhkan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan majelis sidang menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko Hadi. Sanksi tersebut terdiri atas hukuman etika dan sanksi administratif berupa pemecatan dari institusi Polri.
"Terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua yaitu sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo seusai sidang etik di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan.
Sebelumnya, Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo pada Selasa (3/11/2026). Dia menjadi salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang terseret dalam perkara tersebut.
Selain Eko, penyidik juga menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyebut para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Asep saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Baca Juga: Prabowo Minta 70% Hasil Tambang untuk Negara, Kapolri Langsung Bergerak Sisir Perusahaan
Penyidik juga mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak di luar Presiden. Kelompok yang disebut antara lain pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyidik juga menduga para tersangka berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan mereka.
Dengan putusan sidang etik tersebut, Eko Hadi menjadi perwira tinggi berikutnya yang dijatuhi PTDH dalam perkara yang sama setelah Ahrie Sonta lebih dahulu menerima sanksi pemecatan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama