Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Dipecat dari Polri, Irjen Eko Hadi Tetap Ajukan Banding meski Sudah Minta Maaf

        Dipecat dari Polri, Irjen Eko Hadi Tetap Ajukan Banding meski Sudah Minta Maaf Kredit Foto: Divhumas Polri
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Irjen Eko Hadi Santoso tetap mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto.

        Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengungkapkan Eko juga menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar pada Selasa (17/11/2026).

        "Juga ada ucapan walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," kata Anam di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan.

        Pernyataan tersebut menunjukkan Eko menyampaikan penyesalan meski tetap menempuh upaya banding atas putusan etik yang diterimanya. Namun, Kompolnas tidak menjelaskan lebih lanjut alasan Eko mengajukan banding maupun materi keberatan yang disampaikan.

        Sebelumnya, majelis KKEP Polri memutuskan menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Eko Hadi setelah menjalani persidangan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB.

        Baca Juga: Sidang Etik Eko Hadi Berujung PTDH, Polri Nyatakan Perbuatannya Tercela

        Eko merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Tiga tersangka lainnya ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

        Dalam perkara etik yang sama, Ahrie Sonta lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH pada 10 November 2026. Ahrie juga mengajukan banding atas keputusan tersebut.

        Sementara itu, tiga tersangka disebut telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Adapun Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

        Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dilaporkan berlangsung sejak 2025. Kasus tersebut kini menjadi perhatian karena melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri dan menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Wahyu Pratama
        Editor: Wahyu Pratama

        Bagikan Artikel: