Mahfud MD Desak Polri Mengusut Tindak Pidana Penerbitan Suket Gibran: 'Saatnya Dibuka, Sudah Enggak Ada Listyo'
Kredit Foto: Istimewa
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran pidana dalam proses penerbitan surat keterangan yang digunakan Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Menurut Mahfud, pihak yang perlu diperiksa adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
“KPU dan Dikbud (Dikdasmen). Kalau Dikbud kan urusan surat keterangan. Kalau yang pasal-pasal pidana, dua-duanya pidana. KPU, kemudian mungkin Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, karena ada proses harmonisasi di situ. Bisa,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang.
Ia menilai momentum saat ini sangat tepat untuk membuka kembali laporan tersebut. Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan Gibran tidak sah baru saja keluar, dan Gibran juga sudah mengundurkan diri sebagai wakil presiden.
“Kenapa sekarang tidak jalan? Kan putusan MA baru, Gibran baru berhenti. Itu mungkin saatnya sekarang dibuka laporan. Laporkan sekarang, tanya lagi ke Polri,” tegasnya.
Mahfud mengungkapkan, sebelumnya upaya usut tuntas kasus ini sulit dilakukan karena masih adanya pengaruh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Namun kondisi sudah berubah.
“Kalau dulu mungkin agak susah karena masih ada Listyo. Apapun ada Listyo, tidak bisa. Begitu Listyo jatuh, semuanya terbongkar dan tidak ada lagi kekuatan yang bisa melindungi. Sekarang menyelamatkan dirinya sendiri saja sudah susah. Listyo itu dulu kan menyelamatkan orang lain semua. Sekarang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri,” jelas Mahfud.
Ia menekankan pentingnya penegakan hukum demi membangun peradaban demokrasi yang lebih baik ke depan.
“Gibran mungkin tidak salah, tetapi proses ini salah dan sudah dibenarkan oleh MK, oleh MA, dan oleh konstitusi. Kita hargai Gibran mau bertarung lagi. Bangun saja dari sekarang,” ujarnya.
Keberatan Publik soal Tidak Ada Pertanggungjawaban
Pasca pengunduran diri Gibran, publik di media sosial banyak menyuarakan keberatan. Banyak yang merasa tidak adil karena mantan wakil presiden tersebut mundur tanpa ada pertanggungjawaban hukum, padahal putusan MK dan MA telah menyatakan ada cacat hukum dalam proses pencalonannya.
Menanggapi hal itu, Mahfud menjelaskan bahwa konstitusi tidak mengatur secara khusus soal pertanggungjawaban pidana bagi pejabat yang mengundurkan diri.
“Konstitusi kita tidak mengatur, kecuali mengatur secara umum bahwa presiden kalau berhenti karena mundur berarti dia mendapat pensiun dan hak-hak lain. Kalau berhenti karena diberhentikan, tetap dapat hak administratif, cuma tidak dapat gaji pokok. Itu saja bedanya,” kata Mahfud.
Meski demikian, ia mendorong agar jalur pidana tetap digali. Jika terbukti ada pelanggaran pidana dalam proses pencalonan, maka pertanggungjawaban hukum tetap bisa diminta melalui pengadilan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat