Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Polri Data Perusahaan Tambang, Siap Tertibkan Praktik Ilegal Usai Dikasih Perintah Prabowo

        Polri Data Perusahaan Tambang, Siap Tertibkan Praktik Ilegal Usai Dikasih Perintah Prabowo Kredit Foto: Ist
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Polri mulai mendata sejumlah perusahaan pertambangan menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70 persen hasil tambang di Indonesia dinikmati negara.

        Pendataan tersebut akan dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

        Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, kedua satuan kerja tersebut akan mengidentifikasi perusahaan serta kegiatan pertambangan yang menjadi prioritas pengawasan.

        “Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga,” kata Suyudi saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

        Suyudi menegaskan, Polri akan menertibkan aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara. Menurut dia, setiap kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki dasar hukum dan mengganggu kepentingan negara harus ditindak.

        “Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,” ujarnya.

        Di sisi lain, Suyudi memastikan Polri juga akan mengawal perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan secara legal. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.

        “Tapi kalau yang mengganggu, ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, ya, kita harus sama-sama, ya, tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,” kata dia.

        Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dinikmati oleh negara. Instruksi tersebut disampaikan saat berpidato dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

        Prabowo mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi seluruh izin pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk memastikan negara memperoleh manfaat lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam.

        "Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM. Ya. Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," ujar Prabowo.

        Ia juga membuka kemungkinan pemerintah mengambil alih saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan. Opsi tersebut dinilai dapat menjadi langkah untuk memastikan keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam lebih banyak dinikmati oleh bangsa Indonesia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ferry Hidayat
        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: