Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        RUU Perampasan Aset Terkena Perubahan Nomenklatur, Begini Nasibnya

        RUU Perampasan Aset Terkena Perubahan Nomenklatur, Begini Nasibnya Kredit Foto: Ist
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengalami perubahan dalam proses pembahasannya di Komisi III DPR RI. RUU yang selama ini dikenal dengan nama terkait kini disepakati menggunakan nomenklatur baru, yakni Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

        Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra mengatakan hal tersebut terjadi usai tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) menyelesaikan tugas mereka. Dengan selesainya tahapan perumusan dan sinkronisasi, pembahasan aturan terkait tersebut memasuki tahap lanjutan di tingkat Panja.

        Baca Juga: Adik Prabowo Mau Pindahkan Badak Jawa, Natalius Pigai: Berarti Ada Proyek Yang Mau Masuk

        Soedeson menjelaskan, timus dan timsin telah merampungkan sejumlah pekerjaan untuk menyelaraskan hasil pembahasan panja yang sebelumnya tercatat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

        Pekerjaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbaikan redaksional, tetapi juga memastikan seluruh hasil pembahasan dapat dituangkan secara konsisten ke dalam rumusan pasal dan bagian penjelasan RUU.

        "Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja," kata Soedeson dikutip Rabu (18/11/2026).

        Salah satu hasil yang menonjol dari proses tersebut adalah perubahan nomenklatur RUU. Nama baru yang disepakati secara resmi dalam pembahasan adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

        Perubahan ini menjadi bagian dari hasil pembahasan yang kini diserahkan kembali kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama.

        Dalam menyelesaikan tugasnya, timus dan timsin melibatkan ahli bahasa serta legal drafter. Keterlibatan mereka diperlukan untuk memastikan rumusan RUU menggunakan bahasa hukum yang tepat dan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

        Soedeson mengatakan proses penyelarasan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

        Tim tersebut juga melakukan perbaikan terhadap aspek teknis penulisan. Di antaranya penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, tanda baca, konsistensi penomoran, hingga sistematika penyusunan pasal.

        Perbaikan tersebut diperlukan agar hasil pembahasan di tingkat Panja dapat dituangkan dalam naskah yang lebih tertib dan tidak menimbulkan persoalan akibat ketidakkonsistenan penulisan.

        Namun, pekerjaan timus dan timsin tidak berhenti pada aspek bahasa. Mereka juga melakukan pemeriksaan terhadap hubungan antarpasal agar ketentuan yang dirumuskan tidak saling bertentangan.

        Soedeson menjelaskan, timus dan timsin telah menyisir sejumlah ketentuan dalam rancangan undang-undang, termasuk pengacuan pasal dan kesesuaian antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya.

        Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam penyelesaian naskah RUU. Sebab, ketidaksesuaian rumusan dapat memunculkan perbedaan penafsiran ketika aturan nantinya diterapkan.

        "Timus dan timsin telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan, serta sinkronisasi isi pasal agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran, atau ketidaksesuaian antara satu dengan pasal lainnya," ungkapnya .

        Dengan demikian, hasil kerja timus dan timsin mencakup penyelarasan teknis sekaligus konsistensi materi yang telah dibahas Panja. Setelah seluruh pekerjaan tersebut diselesaikan, laporan timus dan timsin diserahkan kepada Panja untuk dibahas dan diputuskan bersama.

        Baca Juga: Kader Gerindra Diprediksi Akan Jadi Pengganti Gibran: Dia Ini Tak Akan Menjadi Lawan Prabowo di 2029

        "Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama," tutur dia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Aldi Ginastiar
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: