Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Gibran Rakabuming Raka bisa saja tidak bersalah secara pribadi, tetapi proses pencalonannya sebagai wakil presiden tetap cacat dan harus batal.
Menurutnya, yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah proses pemilu, bukan pribadi Gibran. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026).
Pembahasan muncul setelah Rizal menyinggung anggapan sebagian pendukung bahwa Gibran adalah korban. Mahfud tidak membantah anggapan itu.
“Kita kan memang tidak mengadili Gibran, tapi mengadili proses pemilunya,” kata Mahfud.
Ia mengakui ada kemungkinan Gibran tidak terlibat dalam rekayasa yang terjadi. Namun, kata Mahfud, hal itu tidak mengubah status hukum pencalonannya. “Kalau dia misalnya bersih, taruhlah dia bersih, ya tetap aja harus batal,” ujarnya.
Mahfud juga menyebut Gibran semestinya mengetahui kondisi dirinya saat itu. Menurut dia, Gibran tahu tidak memiliki ijazah yang dipersoalkan dan belum berusia 40 tahun, sehingga punya kepentingan dalam proses tersebut. Meski begitu, ia menekankan hal itu belum tentu berarti Gibran ikut merekayasa.
“Bisa jadi ketika diusut, taruhlah dia bersih. Ada konspirasi misalnya,” kata Mahfud.
Sikap itu ia rangkum dalam satu kalimat pada bagian lain diskusi. “Gibran mungkin tidak salah, tetapi proses ini salah,” ujarnya. Ia menyebut kesalahan proses tersebut telah ditangani melalui putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan konstitusi.
Mahfud lalu mengalihkan sorotan kepada pihak yang menurutnya harus bertanggung jawab. “Yang harus dihukum itu siapa? Orang yang melakukan rekayasa ini, siapa itu? KPU itu harus diusut,” katanya.
Ia menegaskan dorongan itu tidak berangkat dari rasa dendam. “Saya sama sekali tidak punya dendam. Itu adalah untuk keadaban kita berhukum dan berdemokrasi, harus diadili,” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, posisi Gibran dalam perkara ini juga bukan soal menang atau kalah secara pribadi. “Gibran kalah karena sistem dan prosedur yang ditempuh itu salah, dilanggar oleh aparatur negara,” katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: