Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Resmi Dibawa ke Paripurna, Begini Nasib Hukuman Mati dalam RUU Perampasan Aset

        Resmi Dibawa ke Paripurna, Begini Nasib Hukuman Mati dalam RUU Perampasan Aset Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Nasib hukuman mati menjadi salah satu hal penting yang mendapat perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Di tengah upaya DPR dan pemerintah merampungkan regulasi yang ditujukan untuk memperkuat pemberantasan kejahatan, muncul penegasan bahwa perampasan harta kekayaan pelaku tidak akan menggantikan ancaman pidana yang sudah berlaku.

        Kepastian tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai ancaman pidana, termasuk hukuman mati, tetap dipertahankan.

        Baca Juga: 'Jokowi Dalam diam Bikin Lawan maupun Kawan Gelisah'

        "Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tegas Habiburokhman dikutip Rabu (18/11/2026).

        Penegasan mengenai hukuman mati tersebut disampaikan setelah Panja Komisi III DPR menyelesaikan pembahasan ratusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah.

        Habiburokhman mengungkapkan terdapat 397 DIM yang telah ditangani selama proses pembahasan. Jumlah tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori, yakni 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

        Pembahasan dilakukan setelah Komisi III DPR bersama pemerintah memberikan penugasan kepada Panja melalui rapat kerja pada 5 November 2026.

        Habiburokhman mengawali penyampaian laporannya dengan mengapresiasi selesainya pembahasan rancangan regulasi tersebut. Menurutnya, penyusunan RUU Perampasan Aset merupakan bagian dari upaya memperkuat efektivitas penegakan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

        "Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," kata Habiburokhman.

        Ia juga memastikan pembahasan tidak hanya berfokus pada kepentingan pemerintah dan DPR. Panja turut membuka ruang bagi masyarakat serta kalangan ahli untuk memberikan masukan terhadap substansi rancangan undang-undang tersebut.

        "Dapat kami sampaikan kembali bahwa di sela-sela pembahasan, Panja juga terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli," ujarnya.

        Selain mempertahankan ancaman pidana terhadap pelaku, RUU Perampasan Aset juga membawa sejumlah ketentuan penting terkait cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan kekayaan.

        Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah perluasan ruang lingkup tindak pidana. Regulasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk menangani aset hasil korupsi, tetapi juga mencakup kejahatan lain yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

        Habiburokhman secara khusus menyinggung kejahatan penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi. Contohnya adalah investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menyebabkan banyak masyarakat menjadi korban.

        "Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak. Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," jelasnya.

        Artinya, pendekatan perampasan aset dalam rancangan regulasi ini diarahkan agar tidak hanya memberikan konsekuensi kepada pelaku, tetapi juga membuka peluang pengembalian kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana kepada pihak yang berhak.

        Habiburokhman juga memaparkan sepuluh substansi krusial yang menjadi landasan penyempurnaan RUU Perampasan Aset.

        Sejumlah ketentuan di dalamnya mengatur pembagian kewenangan dalam proses perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, pengelolaan perkara, hingga pelaksanaan putusan.

        RUU tersebut juga memberikan perhatian terhadap perlindungan pihak ketiga yang memiliki itikad baik. Ketentuan ini penting agar mekanisme perampasan aset tidak justru merugikan orang atau pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

        Selain itu, pengembalian aset kepada korban kejahatan langsung maupun untuk kepentingan publik turut menjadi bagian dari substansi yang dibahas.

        Aspek pengelolaan barang rampasan juga mendapatkan perhatian. Aset yang berhasil dirampas nantinya perlu dikelola secara profesional oleh badan yang berkompeten, didukung sistem informasi transparan, serta berada di bawah pengawasan lembaga independen.

        Panja juga memasukkan mekanisme pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi alat bagi aparat untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.

        Setelah seluruh pembahasan tingkat I diselesaikan, RUU Perampasan Aset akhirnya disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna DPR melalui persetujuan seluruh fraksi dan pemerintah.

        Baca Juga: Cocoknya di Ujung Kulon, Badak Jawa Malah Terancam Punah Kalau Dipindahkan ke Alas Purwo

        Tahapan berikutnya adalah pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna. Dengan demikian, meskipun pembahasan di tingkat Panja dan Komisi III telah mencapai kesepakatan, RUU tersebut masih harus melewati keputusan paripurna sebelum dapat ditetapkan menjadi undang-undang.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Aldi Ginastiar
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: